Tingkat Kepercayaan Organisasional di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

NICCOLO ATTAR, Puguh Prasetyo Utomo, SIP, MPA

2014 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Kemunculan penggunaan berbagai teknologi yang dianggap sebagai inovasi birokrasi seperti e-procurement, e-katalog, dan berbagai bentuk inovasi birokrasi berbasis teknologi lainnya disatu sisi membantu birokrasi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien, namun disisi lain menyiratkan adanya ketidakpercayaan terhadap sumber daya manusia yang ada. Kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mengembangkan potensi ekonomi dan menjalankan pemerintahan. Kepercayaan sebagai modal sosial yang bisa menjadi sangat berharga terhadap daya saing strategis sebuah organisasi. Maka sangat disayangkan jika suatu organisasi malah menerapkan asas ketidakpercayaan. Kondisi distrust atau ketidakpercayaan dalam birokrasi sudah sejak lama terjadi. Bahkan Grey dan Garsten (2001) melihat birokrasi merupakan organisasi yang kurang melibatkan melibatkan trust sebagai norma penyelenggaraannya (jika tidak dapat dikatakan bahwa birokrasi dibangun atas ketidakpercayaan). Penelitian kepercayaan organisasional pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu organisasi birokrasi di daerah menjadi cukup relevan ditengah munculnya gejala-gejala distrust dalam birokrasi yang semakin menguat. Penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana melihat tingkat kepercayaan dalam sebuah organisasi birokrasi yaitu pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Dimana BKD Kabupaten Bantul memiliki tugas sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. Sehingga kinerja BKD Kabupaten Bantul memiliki peran penting dalam membentuk birokrasi yang dapat dipercaya masyarakat. Pengukuran tingkat kepercayaan organisasional ini dilakukan melalui survai menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Shockley-Zalabak, dkk yang menggunakan lima dimensi yaitu 1) Kompetensi, 2) keterbukaan, 3) kepedulian, 4) keandalan dan 5) identifikasi.

The use of technology that considered as innovation of bureaucracy like e-procurement, e-catalog, and others in one side can help it becomes more productive, effective and efficient. But, also it implies that there is distrust to human resources. Trust can be a very valuable resource for strategic effort in organization. So, it is unfortunate if an organization applies a principle of distrust in it. This condition of distrust in bureaucracy had already happened for a long time. Grey and Garsten (2001) see that bureaucracy is an organization which involve less trust as its norm of implementations (if canot be said that bureaucracy built on distrust). This organizational trust research in Regency Civil Service of Bantul, which is one of the organization of bureaucracy in the country, becomes relevant in the emergence of distrust indications in bureaucracy that getting stronger these days. This research focused on how to see trust level in the organization of bureaucracy, in this case of Bantul District Civil Service Agency. It had tasks to support regencys government and to formulate technical policies in civil service division. Thus, Regency Civil Service of Bantul plays crucial roles to form bureaucracy which society can rely to. Survey is a method to measure organizational trust level in it and using instrument which developed by Shockley-Zalabak. This instrument involving five dimensions, which are competency, openness, care, reliability, and identifications.

Kata Kunci : trust, organizational trust, competency, openness, care, reliability, identifications.