Upaya Indonesia dalam Meningkatkan Transparansi Sektor Industri Ekstraktif

MARIA SHELLY PUTRI ARTTANTI, Dr. Poppy S. Winanti, MPP, M.Sc, Dr. Nur Rachmat Y. MA (IR), Titik Firawati, MA

2014 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Industri ekstraktif merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia, salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam ekstraktif untuk menjadikan sumber daya alam ini menjadi sesuatu yang berkelanjutan dan dapat digunakan bagi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menjadikan Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) sebagai piranti dalam memperbaik tata kelola sektor industri ekstraktif. Menurut Thomas Oatley, dalam ekonomi politik internasional, pertarungan kepentingan akan terjadi dalam pengambilan suatu kebijakan. Faktor domestik seperti kepentingan dan institusi politik sangat berperan pada keputusan pengambilan kebijkan. Skripsi ini akan membahas mengenai interaksi kepentingan dalam mengupayakan peningkatan transparansi dalam sektor industri ekstraktif. Dalam menjalankan upayanya, pemerintah Indonesia didukung oleh masyarakat sipil yang diwakilkan oleh Publish What You Pay Indonesia dan perusahaan sebagai stakeholder dalam pengimplementasian EITI.

Extractive industry is one of non renewable natural resources. Therefore, it is important for Indonesia, a rich natural resources extractive country, make this into something that is sustainable and can be used for the people welfare. Indonesian government chooses Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) as a tool to improve governance of extractive industries sector. According to Thomas Oatley, in the international political economy, conflict of interest would occur in a policy-making. Domestic factors such as interests and political institutions play an important role in policy-making decisions. This thesis will discuss the interactions of interest in the effort to improve transparency in extractive industries sector. In carrying out its efforts, the Indonesian government is supported by civil society, which is represented by the Publish What You Pay Indonesia and the company as a stakeholder in the implementation of the EITI.

Kata Kunci : EITI, PWYP, Industri Ekstraktif, Pemerintah Indonesia, Masyarakat Sipil, Interaksi Kepentingan