Pengaruh Kapasitas Penganggaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Studi Kasus Desa Karangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo

R.TRI CITRA LESTARI, Miftah Adhi Ikhsanto, S.IP., Mi.OP; Nur Azizah, S.IP., M.SC; Drs. Mashuri Maschab, SU

2014 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh kapasitas penganggaran desa terhadap pelayanan publik di Desa Karangsari. Desa menjadi menarik untuk diulas lebih jauh, terlebih setelah dikembalikannya otonomi desa yang selama ini direnggut. Dikembalikannya otonomi desa memberikan keleluasaan bagi desa untuk mandiri mengelola rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul desa. Sehingga sebagai daerah otonom, desa memiliki kewenangan untuk merencanakan keuangannya didalam APBDes, yang nantinya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk merencanakan keuangan desa dibutuhkan sebuah kapasitas penganggaran yang kuat. Sehingga kapasitas menjadi poin penting untuk menyoroti lebih jauh bagaimana pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Wujud dari penyelenggaraan pemerintahan desa dilihat dari kemampuan desa untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk rumusan masalah dalam penelitiaan ini adalah bagaimana kapasitas penganggaran desa mempengaruhi pengelolaan otonomi desa. Metode yang digunakan didalam penelitianan ini adalah studi kasus deskriptif. yang menempatkan peneliti untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya kapasitas penganggaran desa terhadap pelayanan publik di desa Karangsari. Kapasitas penganggaran desa merupakan kemampuan desa untuk merencanakan sumber pendapatan dan mengalokasikannya kedalam belanja desa yang digunakan untuk mencapai Restra yang ditetapkan sebelumnya. sedangkan pelayanan publik merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pelayanan publik yang dilakukan desa Karangsari sangat minimal, yaitu dengan menyelenggarakan pelayanan yang bersifat administratif. Sedangkan pelayanan publik yang berdasarkan kebutuhan masyarakat desa belum mampu dipenuhi oleh desa, hal ini dikarenakan pembiayaan APBDes yang tidak mencukupi. Sehingga desa mencari sumber keuangan lain yang berasal dari dana hibah pemerintah, baik itu yang berasal dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Dana hibah ini membuat desa harus menjalankan program-program pemerintah yang ditujukan di desa. Kesimpulannya, kapasitas penganggaran yang lemah dalam tubuh desa, membuat pelayanan publik yang dilakukan desa Karangsari sangat minimalis yaitu hanya mampu memberikan pelayanan yang bersifat administratif. Dalam hal ini, ketidakmampuan memberikan pelayanan publik berdasarkan kebutuhan masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap ketidakmampuan pembiayaan APBDes, lebih jauh ada kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik yang lemah, baik itu dari individu, organisasi, dan sistem.

This research will talk about the influence of budgeting capacity village to the public service in the village of Karangsari. Village becomes attractive to reviewed further, particularly after he was returning autonomy village which have been snatched away. He was returning autonomy provide the space for the village to village manages the independent household accordance with right the origin of the village. So, as an autonomous region village has the authority to plan's financial in APBDes, that will be used to finance the operation of village administration. To plan financial village needed a strong budgeting capacity. So the capacity of becoming important points to highlight further how it impact on the implementation of the village government. A form of administering government village seen from the ability to provide public services to the public. For that synthesis of problems in this research this is how budgeting capacity village affect the management of autonomy village. Methods used in this research is a case study descriptive. Put researchers to describe exactly how the influence of budgeting capacity village to the public service in the village of Karangsari. Budgeting capacity village is capability village to plan a source of revenue and expenditure allocation into the village that is used to achieve Restra set before. While public service is a series of activities done by bureaucracy public to meet the needs of residents of users. Public service performed village Karangsari very at least, namely by organizing service that is both administrative. While public service on demand of a village community has not capable of being infested by village, it was because the financing APBDes that is not sufficient. So that village looking for other financial source is derived from the operational fund the government, both that which is derived from the district of, province, and the center. A grant of this makes the village have to run the state programs aimed in the village. In conclusion, budgeting capacity being weak in the body of the village, made a public service performed village Karangsari very minimalist which is capable of providing services that is spatially administrative. In this case, inability to provide a public service based on the public needs not only stop on the stage inability financing APBDes, further there is the capacity of the public service is weak; that's good of the individual, organization, and the system.

Kata Kunci : Kapasitas Penganggaran Desa, Pelayanan Publik