TINJAUAN YURIDIS PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ANTARA PASAR MODERN DAN PASAR TRADISONAL TERHADAP PERMENDAG NOMOR: 70/M-DAG/PER/12/2013 DIKAITKAN DENGAN DEMOKRASI EKONOMI

RANDY TAUFIK, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

2014 | Skripsi | ILMU HUKUM

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini: pertama apakah Permendag Nomor: 70/M-Dag/Per/12/2013 sudah memberikan pengaturan persaingan usaha sesuai dengan demokrasi ekonomi?, kedua bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Permendag Nomor: 70/M-Dag/Per/12/2013 terhadap Pasar Tradisional, dan ketiga bagaimana seharusnya Permendag Nomor: 70/M-Dag/Per/12/2013 mengatur mengenai persaingan usaha yang dapat mewujudkan demokrasi ekonomi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama, demokrasi ekonomi merupakan dasar perekonomian yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan pada Permendag Nomor: 70/M-Dag/Per/12/2013 lebih bersifat teknis dan sekedar mengatur agar sesuai dengan perkembangan dunia internasional, hal inilah yang membuat pengaturannya tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi, kedua,. Permendag Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 belum memberikan pelindungan terhadap pasar tradisional secara keseluruhan karena pada kenyataannya peraturan a quo malah sulit untuk ditegakan dan terdapat celah yang dapat diterobos oleh pasar modern, dan ketiga Penerapan demokrasi ekonomi dalam Permendag Nomor: 70/M-Dag/Per/12/2013 selain pembatasan pasar modern, harus memperhatikan pengembangan pasar tradisional dan program terkait kemitraan serta pengembangan kualitas. Demokrasi ekonomi dalam konteks pasar tradisional dan modern menujukan keseimbangan kedudukan dan pembagian peran sesuai karakteristik masing-masing.

ABSTRACT The problems studied in this research include: first, whether Minister of Trade Regulation Number: 70/M-Dag/Per/12/2013 already give the competition regulation which is harmonious with economic democracy?, second Minister of Trade Regulation Number: 70/M-Dag/Per/12/2013 give legal protection to tradisional market?, and third How Minister of Trade Regulation Number: 70/M-Dag/Per/12/2013 should regulate the competition that can actualize the economic democracy?. This research is conducted using legal normative method. The conclusions in this research show that: first economic democracy is the basis of economy system which is stated in Article 33 paragraph (4) Indonesian Constitution. Minister of Trade Regulation Number: 70/M-Dag/Per/12/2013 regulate the technical aspect and just base on international practice that make the regulation is not appropriate with economic democracy, second Minister of Trade Regulation Number: 70/M-Dag/Per/12/2013 not give holistic legal protection to traditional market, because it hard to enforce and there is a legal loophole, and third the application of economic democracy on Minister of Trade Regulation Number: 70/M-Dag/Per/12/2013 beside restriction to modern market, should consider the development of tradisional market and partnership program, along with quality development. Economic democracy on the tradisional and modern market context is must be balance role between both market and distribution of role base on their characteristic.

Kata Kunci : Persaingan usaha, pasar, demokrasi ekonomi