IMPLIKASI KEBERADAAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP SISTEM PENGAWASAN HAKIM DI MAHKAMAH AGUNG

RIYO EKA SAHPUTRA, Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

2014 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang baik merupakan keharusan di dalam penyelenggaraan negara, dalam hal ini Indonesia. Salah satu aspek yang mendukung penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang baik adalah terdapat pengawasan yang independen dan transparan di dalam menegakan aspek tersebut. Salah satu aspek di dalam sistem penyelenggaraan pengawasan kekuasaan kehakiman adalah Majelis Kehormatan Hakim Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui bagaimana politik hukum keberadaan Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung; (2) Mengetahui bagaimana impilkasi keberadaan Majelis Kehormatan Hakim terhadap sistem pengawasan hakim di Mahkamah Agung. Penelitian ini adalah penelitain yang bersifat normatif empiris, dalam pengambilan data penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta wawancara yang dilakukan di Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di Jakarta. Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim hakikatnya adalah memberi sebesar-besarnya keadilan yang maksimal bagi hakim dalam melakukan pembelaan atas tuduhan pelanggaran yang ditimpakan padanya. Adanya MKH dalam sistem pengawasan hakim menunjukan peningkatan di dalam transparasi serta pelaksanaan keputusan.

Implementation of good judicial power is a must in the administration of the state, in this case Indonesia. One of the aspects that support the implementation of good judicial power is there an independent and transparent oversight in enforcing these aspects. One aspect in monitoring the implementation of the system of judicial authority is the Honorary Council of Judges purpose of this study is as follows: (1) Knowing how legal political existence Honorary Council of Judges in the Supreme Court; (2) Knowing how impilkasi presence of the Honorary Council of Judges of the supervisory system of judges in the Supreme Court. This study is an empirical penelitain normative, in making research data based on legislation, books, and interviews conducted in the Judicial Commission and the Supreme Court in Jakarta. The presence of the Honorary Council of Judges is essentially a given maximum maximum justice to the judge in defense of abuse inflicted upon him. The existence of the surveillance system MKH judges showed an increase in transparency and the implementation of the decision.

Kata Kunci : Pengawasan Hakim, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Majelis Kehormatan Hakim.