Persepsi Stakeholders Terhadap Program Bantuan Sosial Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu

MEDIAN TRI WIDIASANA, Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A.,Ph.D.

2014 | Skripsi | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Pemekaran daerah di Indonesia menyebabkan banyak daerah baru yang tergolong dalam daerah tertinggal. Kondisi ketertinggalan tersebut digambarkan melalui 6 indikator utama oleh Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), yaitu ekonomi, SDM, infrastruktur, aksesibilitas, kapasitas kelembagaan dan karakteristik daerah. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui KPDT telah melakukan upaya untuk mengentaskan kondisi ketertinggalan ini melalui berbagai program-program, salah satunya adalah program bantuan sosial (bansos) dari KPDT. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana persepsi stakeholders di daerah tertinggal terhadap bantuan sosial yang diberikan oleh KPDT ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecocokan antara bantuan sosial yang diberikan dengan kondisi ketertinggalan di daerah tertinggal. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sebagai salah satu kabupaten tertinggal yang telah ditetapkan KPDT. Penelitian ini menggunakan metode induktif kualitatif. Berdasarkan metode yang digunakan, penulis dapat mengetahui bagaimana persepsi stakeholders terhadap bantuan sosial yang diberikan di Kabupaten Kaur. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran mengenai kondisi ketertinggalan yang berbeda di tiap kabupaten. Indikator yang menyatakan ketertinggalan di Kabupaten Kaur adalah ekonomi, SDM, infrastruktur, kapasitas kelembagaan dan karakteristik daerah. Maka dari itu, program-program yang diturunkan harus menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program-program yang diturunkan di Kabupaten Kaur secara umum sudah sesuai dengan kondisi ketertinggalan di Kabupaten Kaur, terutama program dari pemerintah pusat (bansos KPDT) yang memang bertujuan untuk mengentaskan kondisi ketertinggalan di Kabupaten Kaur. Selain itu, stakeholders di Kabupaten Kaur menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan sangat bermanfaat dan juga sangat efektif dalam upaya pengentasan kondisi ketertinggalan di Kabupaten Kaur. Peningkatan program-program pembangunan daerah tertinggal di daerah tertinggal harus lebih ditingkatkan, terutama program-program dari pemerintah pusat yang berupa bansos. Hal ini dikarenakan daerah tertinggal belum mampu menjalankan program-program pengentasan daerah tertinggal jika hanya mengandalkan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Regional expansion in Indonesia led to many new area belonging to underdeveloped regions. The lag condition is illustrated through 6 main indicators by the State Ministry For Accelerated Development Backward Regions (KPDT), namely economics, human resources, infrastructure, accessibility, institutional capacity and regional characteristic. Local governments and the central government through a variety of programs, one of which is social assistance programs (social aid) from KPDT. This study aims to look at how the perceptions of stakeholders in underdeveloped areas of the social assistance provided by this KPDT. In addition, this study also aims to determine the extent of compatibility between social assistance given to the conditions in the regions behind lagging. This study took place in the Regency Kaur, Bengkulu Province as one of the underdeveloped regency that have been set by the ministry. This study used a qualitative inductive method. Based on the method used, the author can determine how perceptions of stakeholders on social assistance granted in the Regency Kaur. The result of this study show a picture of the condition of the different pace in each regency. The indicator states are lagging in the regency Kaur economy, human resources, infrastructure, institutional capacity and regional characteristics. Therefore, programs should be lowered to adjust to local needs. The results also show that the derived programs in general Kaur Regency are in accordance with the conditions of underdevelopment in the Regency Kaur, particularly programs of the central government (social assistance KPDT) which is intended to alleviate the condition of underdevelopment in the Regency Kaur. In addition, stakeholders in the regency Kaur show that social assistance provided very helpful and also very effective in the alleviation of the condition of underdevelopment in the regency Kaur. Increased development programs in disadvantaged area should be improved, especially the programs of the central government in the form of social aid. This is because the less developed regions have not been able to run alleviation programs developed areas if only relying on funds from local revenue (PAD)

Kata Kunci : KPDT, Daerah Tertinggal, Bansos