Laporkan Masalah

PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI YOGYAKARTA TAHUN 1910AN SAMPAI 1952

TANTRI SWASTIKA, Dr. Sri Margana, M.phil

2014 | Skripsi | ILMU SEJARAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pelayanan kesehatan ibu di Yogyakarta. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu seperti apa peran pemerintah dan lembaga swasta dalam memberikan pelayanan bagi kesehatan ibu hamil dan bersalin dari awal abad ke-20 sampai tahun 1952. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dan menggunakan sumber sekunder yang terdiri dari buku, paper, jurnal. Sumber primer yang digunakan antara lain arsip yang dikeluarkan oleh negara, kemudian foto, surat kabar dan majalah yang terbit pada jamannya. Kesadaran kolektif dari masyarakat bumiputra dan orang Eropa akan pentingnya pelayanan kesehatan ibu yang layak bagi perempuan pribumi mengawali pertumbuhan pelayanan kesehatan ibu di Yogyakarta. Kesadaran dan gagasan akan kebutuhan pelayanan kesehatan ibu yang layak tumbuh seiring dengan tingginya angka kematian ibu akibat pertolongan persalinan yang tidak aman oleh dukun beranak. Pertumbuhan pelayanan ini dipelopori oleh lembaga-lembaga keagamaan melalui karya kesehatan mereka berupa klinik bersalin, rumah sakit, dan sekolah bidan. Peran pemerintah dalam usaha pelayanan kesehatan dimulai sejak tahun 1930an melalui Dinas Hygiene. Program kesehatan ibu ini masih terintegrasi dengan bidang kesehatan masyarakat dan belum menjadi program wajib. Tahun 1952 pemerintah mendirikan badan otonom , Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), di bawah naungan Kementrian Kesehatan. Sejak itu pelayanan kesehatan ibu menjadi persoalan penting dan merupakan program wajib yang harus dilaksanakan. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan pelayanan kesehatan ibu yang diberikan oleh lembaga-lembaga keagamaan didasari oleh rasa kemanusiaan sebagai umat beragama. Hal ini berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh negara dimana program pelayanan kesehatan ibu bergantung pada pemerintah dan kepentingan yang sedang berkuasa. Peran pemerintah Kesultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman cukup penting dalam memberikan pelayanan KIA. Sumbangsih yang diberikan oleh kedua pihak tersebut antara lain dengan mendirikan rumah sakit di tanah Kesultanan dan membiayai program-program propaganda kesehatan.

This thesis examines the dynamics of maternal health care in Yogyakarta. The main subject of this research is the government's and other non-government's roles in giving maternal health care in the early 20th century until 1952. This study applies historical approach and employs secondary sources like books, paper, and journal, and primary sources as government's archives, photos, coeval newspaper and magazine. The growth of maternal health care in Yogyakarta began with the emergence of collective awareness among the native and Europeans about proper health care for indigenous women. This awareness and the idea of proper maternal health care arose since the first decade of 20th century, when the number of maternal mortality which was caused by practice of traditional untrained midwife was high. The religious institutions had important role in providing the maternal health care through their hospital, maternal clinic, and midwifery school. In 1930s the Dutch government had tried to implement the maternal health care program through Department of Hygiene. This work was integrated with public health program in the rural area and not a mandatory program. Started in 1952 the government of Indonesia established an autonomous institution, BKIA (The Council of Mother and Child Care), under the auspices of Ministry of Health. Since then the maternal health care subjects became a serious matter and a mandatory program to be dealt with. This study concludes that the development of maternal health care which was given by the religious institution based on humanist awareness as their religious obedience. In the other hand maternal health care program that run by the government depended on the change of power and the interest of its authority. The Royal Government of Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono and Adipati Paku Alam had an important role in giving maternal and child care service in Yogyakarta. Those contributions were providing the land for establishing hospitals and funding the health propaganda program.

Kata Kunci : perempuan, kesehatan maternal, pelayanan kesehatan


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.