IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELURAHAN SIAGA DI KOTA PONTIANAK

SUDARMANTO, dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes. Ph.D.

2014 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang : Pencanangan program nasional desa/kelurahan siaga ditargetkan bisa mencakup 80% desa/kelurahan di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2015. Banyak program pemerintah khususnya program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan namun di lapangan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Gambaran pelaksanaan kebijakan top down dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan di lapangan perlu dilihat. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui proses implementasi kebijakan kelurahan siaga di Kota Pontianak. Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian deskriftif kualitatif dengan rancangan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah pemangku kebijakan yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan kelurahan siaga di Kota Pontianak. Sampel dipilih secara purposive. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap 8 responden, focus group discussion (FGD) pada 17 responden, observasi dan telaah dokumen. Hasil Penelitian : Implementasi kebijakan kelurahan siaga di Kota Pontianak masih menggunakan pendekatan top down sehingga belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif di bidang kesehatan. Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan seperti; posyandu, PHBS, surveilans sederhana tetap dapat dilaksanakan. Proses komunikasi yang dilakukan menjadi tidak efektif tanpa memanfaatkan media yang tepat dan memadukan strategi pemberdayaan yang cocok dengan situasi dan kondisi setempat. Pemenuhan sumberdaya yang tidak memperhatikan kondisi dan keinginan masyarakat menimbulkan public opposition. Koordinasi dan kerjasama yang terjalin dengan baik telah meningkatkan komitmen dan dukungan implementor namun ketidaktersediaan SOP dan regulasi yang mendukung kebijakan menyebabkan implementasi program belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan. Kesimpulan : Perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan four critical factors yaitu; komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi yang merupakan dimensi yang saling berkaitan dalam mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, kelurahan siaga, posyandu

Background : A national program of kelurahan siaga which is targeted to cover 80% of villages throughout Indonesia at the end of 2015 has been launched. Many government programs, especially community development programs launched by the government including the Ministry of Health were not run as expected. This study illustrates how a top-down policy was implemented in the region by exploring the factors that affect the application of policies in the field. Objective : To explore the policy implementation process for kelurahan siaga, Pontianak. Methods : This study is a qualitative descriptive with case study design. Subjects in this study are the stakeholders involved in the process of policy implementation kelurahan siaga in Pontianak. Samples were selected purposively. Data obtained from in-depth interviews were 8, focus group discussions (FGD) on 17 respondents, observation, and document review. Results : The implementation of kelurahan siaga policy in Pontianak standby still use a top down approach that has not been give a significant impact for the community participation and independent to act actively in health. Nevertheless the activities, such as; posyandu, PHBS, and simple surveillance have been done. Communication process that have been done become not effective without using the correct media and combine the suitable empowerment strategy to the local situation and condition. The fulfilment of resources which not based on condition and society desire has resulted public opposition. Coordination and good cooperation had been established to increase the commitment and support of the implementor, but the unavailability of SOP and regulatory that support the policy made policy programs in kelurahan siaga Pontianak not completely worked as expected. Conclusion : Matters relating to the four critical factors, namely communication, resources, disposition/attitude of the executive and bureaucratic structures interrelated dimensions in influencing the policy implementation process should be noted. Keywords : Implementation of policy, kelurahan siaga, posyandu

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, kelurahan siaga, posyandu; Implementation of policy, kelurahan siaga, posyandu