ANALISIS KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN DESA DI DESA MUARA MERANG, KABUPATEN MUSI BANYUASIN, SUMATERA SELATAN

ENDAH ANDITA SARI, Wahyu Tri Widayanti, S.Hut., M.P.

2014 | Skripsi | MANAJEMEN HUTAN

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) sistem kelembagaan hutan desa di Desa Muara Merang, (2) bentuk-bentuk aktivitas lembaga dalam mengelola hutan desa, (3) Stakeholder dalam pengelolaan hutan desa, dan (4) strategi untuk pengembangan kelembagaan untuk masa mendatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dasar studi kasus. Teknik pengambilan sample menggunakan metode snowball sampling (bola salju) dan teknik pengambilan data menggunakan Forum Group Discussion (FGD) dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data terhadap Lembaga Pengelola Hutan Desa menggunakan model Miles dan Huberman yaitu dengan reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Perumusan strategi pengembangan pengelolaan kelembagaan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPHD Muara Merang merupakan lembaga modern, karena sudah memiliki struktur organisasi. Secara struktural, struktur organisasi, kepengurusannya ditetapkan oleh kepala desa, anggota LPHD merupakan masyarakat asli dan pendatang yang sudah berada di kawasan hutan sebelum ditetapkan menjadi hutan desa, pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah, fungsi kepemimpinan tidak berjalan dengan baik, sistem administrasi sudah berjalan dengan baik. Secara Kultural, terdapat potensi konflik internal dan eksternal, aturan-aturan dan sanksi belum terlaksana dengan baik, dan kurangnya perhatian dari lembaga dan pemerintah membuat anggota LPHD kurang terakomodir dengan baik. Bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan lembaga berupa planning kelola kawasan, kelola usaha dan kelola lembaga dan di organizing oleh LPHD dibantu oleh YWBH, secara actuating aktivitas pengelolaan tidak sesuai dengan rencana yang ada disebabkan karena kurangnya controlling ketua lembaga dan pihak pemerintah. Dalam pengelolaan hutan desa, stakeholder dibagi menjadi 3 kategori, yaitu stakeholder primer/utama, stakeholder sekunder/penunjang, dan stakeholder kunci. Strategi dalam pengembangan kelembagaan Hutan Desa Muara Merang ini dengan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, penegak hukum, dan instansi terkait sehingga aturan, sanksi dan kegiatan kelembagaan dapat berjalan dengan baik.

The purpose of this research is to know (1) the institutional system of village forest in Muara Merang Village; (2) any kinds of institutional activity in managing the village forest; (3) Stakeholder in managing the village forest; (4) strategy in developing the institutional for the future. This research uses a qualitative approach through case study as basic method. Collecting sample are using snowball sampling method, and the data collection are using Forum Group Discussion (FGD) with observation, indepth interview, and study documentation. Data analysis concerning the Village Forest Management Institute uses Miles model and Huberman namely by data reduction, data presentation, and then conclusions and verification. The strategy formulation of development institutional management uses SWOT method. The results show that the Village Forest Management Institute (LPHD) in Muara Merang is a modern institution, because it already has an organizational structure. Structurally, organizational structure sets by the village chief, member of the Village Forest Management Institute (LPHD) are indigenous people and entrants who already lived in the forest area before it was set to be a village forest, Decision making is done by the conference, the leadership is not running properly, the administrative system has been running well. Culturally, there is potential for internal and external conflicts, rules and sanctions have not been performing well, and lack of attention from government agencies make members of the Village Forest Management Institute (LPHD) less well accommodated. Any kind of activities performed in the form of planning to manage areas, manage businesses and institutions and organizing by the Village Forest Management Institute (LPHD) helped by YWBH but the actuating management activities incompatible with existing plans due to lack of controlling institution leader and government agencies. In the village forest management, stakeholders is divided into 3 categories, namely primary stakeholders (main), secondary stakeholders (support), and key stakeholders. The institutional development strategy of village forests in Muara Merang must be done by increasing cooperation with the government, the law enforcement and related agencies so the rules, sanctions and institutional activities can run well

Kata Kunci : analisis kelembagaan, hutan desa, musi banyuasin