KEGAGALAN JA-ZENCHU DALAM MEMPERTAHANKAN KEBIJAKAN PROTEKSIONISME PERTANIAN JEPANG MENGHADAPI TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP

SWASTAJI AGUNG RAHMADI, Dra. Siti Daulah Khoiriati, M.A.

2014 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Sektor pertanian Jepang diwarnai oleh kebijakan proteksionisme yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok petani. Produktivitas yang rendah serta kekuatan politik dari kelompok kepentingan bernama JA-Zenchu menjadi salah satu penyebab eksistensi kebijakan proteksionisme pertanian. Kemenangan partai LDP dalam pemilu tahun 2012 pada mulanya disambut positif oleh masyarakat ekonomi Jepang agar dapat merevitalisasi ekonomi nasional. Namun pada 15 Maret 2013, rezim LDP di bawah PM Shinzo Abe menyatakan secara resmi partisipasi Jepang di dalam negosiasi perdagangan bebas Trans Pacific Partnership yang mengagendakan liberalisasi dan deregulasi seluruh sektor ekonomi, tidak terkecuali sektor pertanian. Keputusan ini mengejutkan seluruh pemangku kepentingan terutama JA-Zenchu sebagai kelompok kepentingan dari petani. Pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis ada dua antara lain (1) mengapa JAZenchu gagal memengaruhi pemerintah untuk menolak partisipasi Jepang dalam TPP? serta (2) apa implikasi kegagalan JA-Zenchu dalam memengaruhi keputusan Jepang menolak TPP?. Penulis akan menggunakan konsep gaiatsu in Japanese policy making oleh Aurelia George Mulgan dalam menganalisis pertanyaan penelitian skripsi ini.

Japanese agricultural sector is characterized by protectionist policies given by government to farmer groups. Farmer's low productivities and the political power of interest groups named as JA-Zenchu become the foremost cause of the existence of the policy agricultural protectionism. Liberal Democratic Party's victory in general elections of 2012 is welcomed by Japanese society in order to revitalize the national economy. However, on March 15, 2013, the LDP regime under Prime Minister Shinzo Abe officially announced Japan's accession into the Trans Pacific free trade negotiations. TPP is scheduled to implement liberalization and deregulation agenda for all economic sectors, without exception for the agricultural sector. The decision is surprising for the whole stakeholders especially JA-Zenchu as farmer's interest groups. There are two research questions in this final paper (1) why does JA-Zenchu fail to influence the government to reject Japan's accession into TPP? (2) what are the implications on JA-Zenchu's failure to affect Japanese government in resisting TPP ?. The author will use the concept of gaiatsu in Japanese policy making by Aurelia George Mulgan to analyze those research question mentioned above.

Kata Kunci : JA-Zenchu, Trans Pacific Partnership, liberalasi dan deregulasi pertanian, Gaiatsu