DAMPAK PROSES PENUNTUTAN PEMBAYARAN UPAH TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-X/2012)

FEBRIANTO, Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2015 | Tesis | S2 Magister Hukum

Pembahasan mengenai dampak proses penuntutan pembayaran upah terhadap pemenuhan hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) (studi kasus terhadap putusan mahkamah konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012) adalah untuk mengetahui proses penuntutan hak atas pembayaran upah sebagai akibat pemutusan hubungan kerja dan untuk mengetahui kekuatan memaksa dari hak menuntut pembayaran upah oleh pekerja terhadap pengusaha. Penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, dan sistematika hukum sedangkan Penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektifitas hukum sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang landasan pemikiran tentang dampak proses penuntutan pembayaran upah terhadap pemenuhan hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses penuntutan hak atas pembayaran upah sebagai akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) telah dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun tidak ada suatu ketentuan mengenai jangka waktu penuntutan hak atas pembayaran upah sehingga dalam praktiknya dapat disalahgunakan oleh pemberi kerja yang tidak mempunyai itikad baik sehingga dapat merugikan pekerja dan Kekuatan memaksa dari hak menuntut pembayaran upah oleh pekerja terhadap pengusaha adalah merupakan hak yang paling esensial atau penting dalam suatu hubungan kerja dimana pemberi kerja berkewajiban untuk memenuhi hak pekerja tersebut dan Undang-Undang Ketenagakerjaan telah menjamin dan mengatur proses pemutusan hubungan kerja beserta hak-hak dan kewajiban yang timbul atas pemutusan hubungan kerja tersebut sehingga walaupun hubungan kerja telah berakhir, pekerja tetap memiliki alas hak (rechtitle) untuk memaksakan pemenuhan hak tersebut.

The discussion upon the implication upon the claims process over the compensation payments for the fulfillment of rights of workers due to termination of employment (phk) (case study on the constitutional court decision number: 100/puux/ 2012) are to determine the claim process of the rights over a payment due to termination of employment and also to determine the legal binding from the rights to demand payment by employee towards the employer. The discussion examined normative empirical. The normative examined are consists of principles of law, legal rules and law that apply systematically whereas the emperically examination are consists of examination upon the identification of the law (unwritten law), and examination upon the effectiveness of the law so that a comprehensive and deep picture regarding the premise upon the implication upon the claims process over the compensation payments for the fulfillment of rights of workers due to termination of employment can be obtains. The result of this study shows that claim process of the rights over a payment due to termination of employment (PHK) has been guaranteed by the Indonesian Manpower Law, but there is not any provisions regarding time limitation of the claims of rights over payment therefore in practice can be misused by the employer who does not have good faith that caused damage to the employee and the legal binding of the claims of rights over payment by employee is consider as the most essential rights or important in a work relationship where an employer is obliged to fulfill the rights of an employee and Manpower law has guarantee and regulate the process of termination of employment along with rights and obligation that occur due to the termination of employment so that eventhough the work relationship is over, employee still has the legal rights (rechtitle) to force the fulfillment of that rights.

Kata Kunci : Proses Penuntutan Pembayaran Upah, Pemenuhan Hak Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja