Kajian Yuridis Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

SARI LAKSMI WARDHANI, Pitaya, SH., M.Hum.

2015 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini disusun untuk mengetahui kewenangan perumusan kebijakan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-Procurement) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang berlaku saat ini di Kementerian Pekerjaan Umum, serta kewajiban dan tanggung jawab hukum Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai penyelenggara sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Jenis penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data yang terdapat di dalam penelitian ini kemudian diolah secara kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah bagi seluruh lembaga pemerintah. Selain itu, adanya tumpang tindih dalam perumusan kebijakan pelaksanaan e-Procurement diantara lembaga pemerintah di Indonesia, mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Walaupun demikian, atas dasar sifat pekerjaan yang kompleks dan untuk mengedepankan pelaksanaan kepentingan umum dalam pelayanan publik, adanya perbedaan kebijakan mengenai pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik tersebut perlu dikoordinasikan antar lembaga terkait sehingga dapat disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga pemerintah. Selain itu, kewajiban dan tanggung jawab hukum Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang terdapat di dalam suatu lembaga pemerintah sebagaimana terdapat di Kementerian Pekerjaan Umum, seharusnya dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dapat memberikan jaminan keamanan dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraannya.

This study was conceived to determine the competency of policy formulation in the electronic government procurement of goods/services (e-Procurement) in accordance with the provisions of the applicable legislation, the rule of law in the administration of the electronic government procurement of goods/services prevailing in the Ministry of Public Works, as well as the obligations and legal responsibilities of the electronic procurement service (LPSE) in the Ministry of Public Works, as the organizer of the the electronic government procurement of goods/services (e-Procurement). The type of research conducted in this thesis is normative research using library research supported by field research. Analysis of the data contained in this study is then processed qualitatively, resulting data of descriptive analysis. From this study it can be concluded that, based on the laws and regulations in force, Goverment Procurement Agency and Policy Services (LKPP) is the only competent agency to formulate and develop policy on the government procurement of goods/services for all government agencies. In addition, the overlap in the formulation of policies in the implementation of e-procurement among government institutions in Indonesia, resulting in legal uncertainty. Nevertheless, on the basis of the complex nature of the work and to promote the implementation of the public interest in public service, the differences in policies regarding the electronic government procurement services will need to be coordinated between the relevant institutions so that they can be adjusted with the duties and functions of the respective government agencies. In addition, obligations and legal responsibilities of the Electronic Procurement Service (LPSE) contained in a government agency as contained in the Ministry of Public Works, should be carried out in accordance with the mandate of the provisions of higher legislation, so as to provide security in the efforts to improve the quality of its implementation.

Kata Kunci : E-Procurement, lembaga pemerintah, kewenangan, kepastian hukum