ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

TAUFIK ABDULLAH, Yulkarnain Harahab, SH., M.Si.

2015 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan untuk mengetahui penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi oleh pemerintah kepada investor dalam penerbitan surat berharga syariah negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang dihimpun, diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan metode deduktif melalui cara berpikir yang mendasari pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, pengaturan penerbitan SBSN dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN belum cukup memberikan perlindungan hukum kepada investor, disebabkan belum adanya peraturan dan ketentuan mengenai kondisi bila terjadi wanprestasi oleh Pemerintah sebagai debitur. Walaupun Pemerintah optimistis dan memiliki itikad baik untuk dapat menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu, namun dirasakan perlu untuk membuat peraturan teknis terkait kemungkinan terjadinya wanprestasi. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi para investor. Kedua, Pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap investor bila terjadi wanprestasi dalam pengelolaan SBSN. Penyelesaian yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah bila terjadi wanprestasi adalah memberikan ganti rugi berupa kelebihan imbalan bagi hasil kepada para investor SBSN. Pemerintah juga dapat menjual aset Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi underlying asset dan selanjutnya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada investor.

This study aims to determine the issuance rules of state sharia securities based on law number 19 of year 2008 on state sharia securities, and to find the solution in the event of default by the government to investors in issuance of state sharia securities. This study is a normative legal study, can be referred to as doctrinal legal study or library research or documents study. In this study, conceived law law as it is written in the legislation law. The data used secondary data which includes primary legal materials, secondary and tertiary. The data collected, processed and analyzed qualitatively, and concluded with the deductive method, through the underlying way of thinking on things that are general conclusions drawn later specially. From the research it can be concluded first, the issuance rules of state sharia securities based on law number 19 of year 2008 on state sharia securities is not enough to provide legal protection to investors, due to the lack of regulations and provisions about the condition when there is a default by the government as a debtor. Although the government is optimistic and has a good faith to be able to settle obligations in a timely manner, but it is necessary to make relevant technical regulations likelihood of default. Second, the government must take full responsibility for the investor in the event of default in the management SBSN. Settlement may be made by the Government in the event of default is to provide compensation in the form of excess return for the results to investors SBSN. The government also can sell the assets of State Property (BMN), which became the underlying assets and then used to settle obligations to investors.

Kata Kunci : Wanprestasi, SBSN dan UU Nomor 19 Tahun 2008