KENDALA PERIZINAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN PANAS BUMI BERDASARKAN UNDANG.UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2OO3 TENTANG PANAS BUMI

NOVI BEATRIX, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., M.Si.

2015 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perizinan pengusahaan pertambangan Panas Bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, baik kendala yang dihadapi dalam proses perizinan maupun upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mendorong pengembangan kegiatan pengusahaan pertambangan Panas Bumi. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara penelitian yuridis normatif dan penelitian empiris, dimana penelitian yuridis normatif dengan meneliti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan peraturan yang terkait dengan pengusahaan pertambangan Panas Bumi, sedangkan penelitian hukum empiris dengan mengkaji buku Profil Potensi Panas Bumi Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kendala utama dalam perizinan pengembangan panas bumi yaitu kurangnya Sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan instansi terkait, tidak adanya kejelasan mengenai kepastian jangka waktu dan pembiayaan dalam pengurusan perizinan pengusahaan panas bumi, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan panas bumi. Adapun solusi penyelesaian masalah yang coba peneliti sampaikan adalah pemerintah sebaiknya melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan melibatkan instansi terkait dimana istilah ‘pertambangan’ dalam kegiatan usaha Panas Bumi sering bertentangan apabila pengusahaan panas bumi tersebut dilakukan di kawasan hutan konservasi, membuat aturan mengenai kepastian jangka waktu dan pembiayaan dalam pengurusan perizinan pengusahaan panas bumi, dan dengan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana proses penerbitan perizinan dan rekomendasi diterbitkannya dokumen dilakukan di satu tempat.

The purpose of this research is to understand the permit of enterprise geothermal mining pursuant to the Law Number 27 of 2003 concerning Geothermal, for instance, any constrains faced in the process of permitting and any effort that could be conducted by the Government in order to encourage the development of the Geothermal mining activities. This research is also using the combination method between the normative juridical research and empirical research. The normative juridical research is conducted by doing research of the Law Number 27 of 2003 concerning Geothermal and any related regulations in Geothermal, whereas the empirical research is conducted by reviewing the book of Profile of Geothermal Potential in Indonesia which published by Directorate General of New Energy, Renewable and Energy Conservation on 2012. The result of this research shows that the main constraints in permit of the development of geothermal is more to the lack of synchronization and harmonization between Government, local government and other related institutions, there is no clarity on the certainty of the time limit and fee of the permitting process, as well as the lack of knowledge of society on geothermal utilization. As for the solution of the issues, the researcher tries to convey that the government should have conducted the harmonization in the regulations by involving the related institution in which the meaning of 'mining' in the Geothermal Activities is often contradictory if the geothermal activities is conducted in the area of the forest conservation, formulate the regulation on the certainty of the time limit and fee in the permitting process and recommendation needed in the Geothermal Activities, and by going through one gate integrated services whereby the process of the issuance of the permit and recommendation of documents issued is conducted in one place.

Kata Kunci : Perizinan, Pengusahaan Panas Bumi