TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN DAN REGULASI PENGELOLAAN BARANG MUATAN KAPAL TENGGELAM

T. AGUS PRIYO WALUYO, SH, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S.

2015 | Tesis | S2 Magister Hukum

Cagar Budaya merupakan salah satu kekayaan negara yang dikuasai oleh Negara, salah satunya adalah Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sebagai cagar budaya bawah air/laut yang terdapat dalam teritori kedaulatan Republik Indonesia. Dua sisi sudut pandang yang saling berbenturan terhadap BMKT adalah upaya perlindungan disatu sisi dan investasi disisi lain. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan dan landasan hukum perlindungan cagar budaya Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, pengaturan dan asas hukum terhadap pelaksanaan investasi dan perlakuan kebijakan pada hak dan kewajiban investor atas pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam serta upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan cagar budaya sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap investor sebagai pelaksanaan good governance. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian disimpulkan, pertama pengaturan dan landasan hukum perlindungan cagar budaya Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam dipengaruhi konvensi UNESCO yang dikenal sebagaI The UNESCO Convention on The Protection Of The Underwater Cultural Heritage. Secara global konvensi ini menyatakan bahwa perjanjian internasional secara spesifik harus mendedikasikan kepada perlindungan peninggalan budaya bawah air. Secara tegas dinyatakan pula bahwa peninggalan budaya bawah air merupakan bagian dari peninggalan budaya kemanusiaan. Kedua, pengaturan dan asas hukum terhadap pelaksanaan investasi dan perlakuan kebijakan pada hak dan kewajiban investor atas pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam dipengaruhi oleh peraturan internasional yang diakui oleh badan arbitrase. Indonesia hanya mengatur pelaksanaan pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam dengan Keputusan Presiden serta dilaksanakan oleh Panitia Nasional yang bersifat ad hoc yang berangotakan antar kementerian. Peraturan perundangundangan di Indonesia belum mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan komprehensif. Ketiga, perlindungan cagar budaya sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap investor sebagai pelaksanaan good governance sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi tiga aktor utama yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Cultural heritage as one of the nation’s wealth is controlled by the state, one of which is the precious object the sinking ship (BMKT). As the name suggests, BMKT is a cultural heritage located in underwater/sea of the territory of the Republic of Indonesia. There are two points of view on how to settle BMKT issue. One is how to protect BMKT and the other is how to sell it. This study aims to describe regulation and the legal basis of protection of cultural heritagessuch as precious objects from the sinking ship. It seeks to elaborate on the implementation of the policy and legal principles on the rights and obligations of investor over the lifting of BMKT. It also seeks to explore efforts that can be done by government to protect cultural heritage while at the same time providing legal certainty to investor as the implementation of good governance. The study was conducted with the normative method. The data used in this study is primary data and secondary data collected through library research and field research. The conclusions are as follow: first, at the international level, UNESCO has issued a declaration known as the UNESCO Convention on The Protection of Underwater Cultural Heritage. This is a global convention that stipulates that international agreements should specifically be dedicated to the protection of underwater cultural heritage. It also strictly states that underwater heritage is part of the cultural heritage of humanity. Second, the implementation of regulation and legal principle on the investment policies and treatment of rights and obligations of investors over the lifting of precious objects from the sinking ship should be based on the international regulatory system recognized by arbitration. In Indonesia, implementation of regulation and legal principle on the investment policies and treatment of rights and obligations of investors over the lifting of precious objects from the sinking ship based on Presidential Decree. Laws and regulations in Indonesia has not set the rights and obligations of the parties are clearly and comprehensively. Third, protection of cultural heritage as well as providing legal certainty to investors as the implementation of good governance is determined by the involvement and synergy of the three main actors, namely government officials, public, and private parties.

Kata Kunci : Cagar budaya, perlindungan, investasi