KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN TRANSAKSI SAHAM: STUDI TENTANG PENGARUH KEWENANGAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

M. YUSUF JOHN, SE., AK, Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S.

2015 | Tesis | S2 Magister Hukum

Otonomi daerah membawa implikasi reformasi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pengelolaan keuangan dalam APBD termasuk investasi pemerintah daerah dalam bentuk saham. Namun masih ada keraguan pemerintah daerah untuk melakukan transaksi saham terkait pelaksanaan transaksi saham termasuk pertanggungjawabannya agar tidak dikategorikan sebagai kerugian negara jika saham yang dibeli tersebut mengalami penurunan nilai pasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan titik berat penelitian pada sumber data sekunder berupa bahan pustaka. Kegiatan analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dengan penyajian bahan hukum primer sesuai permasalahan yang dibahas serta hipotesis yang dirumuskan. Selanjutnya dilakukan interpretasi dengan metode kontekstual dan hasil pembahasannya akan dibandingkan dengan bahan hukum sekunder dan tertier. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi saham dengan maksud untuk kepemilikan berkelanjutan dan bukan untuk spekulasi mencari keuntungan. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah tersebut harus memenuhi disiplin anggaran sebagaimana transaksi keuangan daerah lainnya. Oleh karenanya, transaksi saham tersebut harus didasarkan atas peraturan daerah (perda) tentang penyertaan modal dan perda APBD yang mengalokasikan anggaran pembiayaan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah (BUD). Penetapan dalam bentuk perda mengandung makna bahwa transaksi tersebut telah mendapat persetujuan DPRD dan telah direview pemerintah pusat. Penganggaran pada BUD menunjukkan pelaksana kegiatan investasi pemerintah daerah adalah BUD. Transaksi saham yang dilakukan BUD baik penyertaan modal (investasi) maupun re-investasi (penarikan penyertaan modal) dipertanggung-jawabankan pada laporan keuangan pemerintah daerah, dengan menyajikan posisi investasi senilai harga pasar per 31 Desember termasuk transaksi investasi tahun berjalan. Selisih harga pasar dan nilai beli saham merupakan nilai yang belum terealisasi. Oleh karenanya, selisih nilai tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keuntungan pemerintah daerah maupun dikategorikan sebagai kerugian negara.

Regional autonomy has brought implications on local financial management reform on areas that cover financial management in local government budget, including investments in shares. But there are still doubts on the local government to conduct stock transactions related to the implementation of the shares transaction, including the accountability of those shares so if there is a decline in market value, it will not be categorized as a state loss. The method used in this study is juridical normative method with emphasis on the research of secondary data sources such as library materials . Analysis data activity is done in stages, started with the presentation of primary legal materials in accordance to problems discussed and hypothesis formulated. Furthermore, contextual method of interpretation will be done and the discussion’s results will be compared with the secondary and tertiary law materials. Based on this research, the local government share transactions should be done with the intention of sustainable ownership and not for speculation for profit. Local government’s authority to conduct transactions in the stock exchanges must meet budgetary discipline as other areas of financial transactions. Therefore, the stock transactions should be based on local regulations on equity investments and regulations budget that allocates funding on financial management unit area as the local treasurer. Determination in the form of regulation implies that the stocks transaction was approved by the Council at the same time have been reviewed by the central government. Budgeting in the financial management unit area shows implementing investment activities of local government is local treasurer. Stock transactions conduct by Local Treasurer, both equity (investment) as well as reinvestment (equity withdrawal) accounted on local government financial statements, the present position of local government investments valued at market prices at December 31, including investment transactions in the current year. The difference between the market price and value of shares is unrealized value. Therefore, the difference in value of shares presented (market price) with the purchase price can not be categorized as local governments gain or state loss.

Kata Kunci : -