PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG LEMAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

BINSAR LASNIROHA PARNINGOTAN TAMBUNAN, SH, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., M.Si.

2015 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mencari data-data yang dipergunakan untuk menyusun tesis guna melengkapi salah satu syarat meraih gelar Magister Hukum pada Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, yang kedua adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman dalam azas kebebasan berkontrak dimana hakim berwenang untuk mewakili dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga salah pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya. dan yang ketiga adalah untuk mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh pihak dengan ketidak bebasan kehendak/keterpaksaan, serta perlindungan hukum seperti apa yang diambil terhadap pihak yang melakukan pengikatan jual beli tanah dengan ketidak bebasan kehendak/keterpaksaan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Sarana pengumpulan data berupa studi buku-buku dibidang pertanahan. Subyek penelitian yang dilakukan penulis adalah para pihak yang melakukan pengikatan jual-beli tanah yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanhan yang salah satu pihak berada dalam ketidak bebasan kehendak/keterpaksaan. Sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sanksi terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengikatan jual beli tanah adalah batalnya akta pengikatan jual-beli tanah tersebut serta membayar ganti kerugian yang kerugian yang dimohonkan dalam gugatan.

The main of this research is to find the data that will be used to compose the thesis in order to complete a Magister of Law at University of Gadjah Mada, secondly in order the students to comprehends in a contract discretion where the judge have rights and authority to represent and state that party are in imbalance position respectively. so as one of party could be considered restraint to declare their intention and thirdly is to learning of any action that should be taken with restraintment party and also what kind of law action should be taken in order to protect the party that commit deeds property with restraintmen. The data what were used in this research is derived from primary and secondary data which collected through a field and literature observations. Data collection facilities are consist of property books study. The subject research of the writer are parties that have commited a land property deeds transaction which involves a notary officials where one of party is in restraint condition. As civil law provisions of chapter 1365 KUH Perdata which is stated that “ any violation of law that one conducted , give suffers to others those should be compensate it” . any sanction given against the party that conducting an obstruction of law in deeds land property transaction is to call of the deeds property transaction and to compensate as pleanded in suits.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pengikatan Jual Beli