ANALISIS PERDATA TENTANG PENERAPAN PASAL.PASAL KONTRAK MODEL ''CRINE/LOGIC'' PADA BIDANG KEGIATAN HULU MTNYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

ANDREW HARTANTO, B.A., Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., M.Si.

2015 | Tesis | S2 Magister Hukum

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 bahwa bahwa cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan ayat 3 tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakumuran rakyat Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui UU no 22 tahun 2001 mengatur tentang sumber daya minyak dan gas bumi Indonesia serta cara pengelolaannya. Pengelolaan usaha minyak dan gas bumi (migas) Indonesia pada sektor hulu diberlakukan dengan penunjukan badan pelaksana yang dinamakan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas yang disingkat menjadi BPMIGAS yang beroperasi sejak 2001 menggantikan fungsi BPPKA Pertamina. Pada hakekatnya, negara Indonesia memberikan kontrak-kontrak PSC migas kepada para Operator dengan mekanisme tender ataupun tunjuk langsung yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian ESDM. Mekanisme PSC telah diberlakukan oleh negara kita sejak tahun 1965 dikarenakan konsep PSC ini merupakan konsep yang dirasa paling adil dalam menyumbangkan kontribusi semaksimal mungkin kepada negara kita walaupun negara kita memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia dan teknologi pada saat itu. Salah satu yang menjadi topik dalam pelaksanaan migas di Indonesia selain hubungan antara pemerintah dengan Operator, adalah hubungan di tingkat Operator dengan para kontraktornya di berbagai level yang bekerja di lapangan migas. Hal ini sangat penting karena kontribusi dari sektor migas tentunya dihasilkan dari kinerja para kontraktor di lapangan dan hal ini dapat memberikan dampak yang besar bagi kesuksesan operasi migas secara nasional. Salah satu bentuk kontrak yang dapat dipakai untuk mengatur hubungan Operator dan para kontraktornya adalah bentuk kontrak CRINE/LOGIC yang sudah jamak digunakan di belahan dunia Eropa terutama pada operasi minyak di daerah North Sea, Inggris. Bentuk kontrak CRINE/LOGIC ini juga akan memiliki kelebihan dan kekurangan jika diimplementasikan di Indonesia, dan hubungannya dengan pelaksanaan migas nasional pada skala kontrak PSC pun harus dilihat kendala-kendala yuridis dan non yuridis yang terjadi di dalamnya.

Pursuant to 1945 Constitutions (UUD 1945) section 33 verse 2 that Production sectors that are vital to the state and that affect the livelihood of a considerable part of the population are to be controlled by the state, and verse 3: The land and the waters as well as the natural riches therein are to be controlled by the state to be exploited to the greatest benefit of the people, Indonesian government thru Law 22 / 2001 regulates the oil and gas resources and its mechanism to manage it. The management of Indonesian upstream oil and gas sector was then done by appointing a regulatory body which was named BPMIGAS (Implementing Body for Upstream Oil and Gas Activities) which operated since 2001 replacing the function of BPPKA Pertamina. In principle, Indonesia has provided Operators with PSC contracts thru tenders and direct appointment mechanism which was conducted by the government through ESDM (Energy and Mineral Resources) ministry. PSC mechanism has been done since year 1965 because this PSC concept was the fairest concept in delivering maximum contribution to the country as our country has limitations in human resources and technology at the time. One of the ongoing topic in Indonesian oil and gas management other than relationship between government and Operators, are relationship of Operators and its contractors in different tiers that are working in the oil fields. This is important as contribution to oil and gas sector mainly done by the performance of these contractors and it is a potential impact to success of oil and gas operations in nationwide level. One of the contract template that can be used to arrange the relationship between Operators and its contractors is CRINE/LOGIC contract which has been used widely in North Sea oil operations, UK. CRINE/LOGIC contract also has benefits and weaknesses if it is to be implemented in Indonesia, and its relation with the ongoing oil and gas activities in PSC scale need to be reviewed by looking at the legal and non-legal issues within.

Kata Kunci : CRINE/LOGIC. Pelaksanaannya. PSC