PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI BARANG DALAM SISTEM RESI GUDANG

ALDENTUA SIRINGORINGO, S.H, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., M.Si.

2015 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan menjawab dua pokok permasalahan, pertama, bagaimanakah mekanisme transaksi pada perjanjian jual beli barang dalam Sistem Resi Gudang; kedua bagaimanakah perlindungan hukum dalam hal pemenuhan hak pembeli barang oleh Pengelola Gudang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan atau data sekunder. Penelitian menggunakan metode desktiptif yang memaparkan data dan analisis mengenai implementasi kontrak pengelolaan barang dalam Sistem Resi Gudang. Berdasarkan analisis dapat diketahui, pertama, pada jual beli barang dalam Sistem Resi Gudang pemilik barang atau kuasanya melakukan perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pengelola gudang. Pemilik barang membayar biaya penitipan, sedangkan pengelola menerbitkan dokumen Resi Gudang sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang. Jual beli barang yang disimpan di gudang dapat dilakukan dengan cara pengalihan baik dokumen Resi Gudang maupun Derivatif Resi Gudang melalui mekanisme perdagangkan di bursa atau di luar bursa. Pada saat jatuh tempo atau atas permintaan pemegang Resi Gudang, pengelola gudang berkewajiban menyerahkan barang kepada pemegang Resi Gudang selaku pihak pembeli barang. Kedua, problema hukum akibat pengelola gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan dapat diatasi diatasi dengan Lembaga Jaminan Resi Gudang yang menyediakan mekanisme jaminan perlindungan bagi pembeli barang yang memegang Resi Gudang atau menerima hak jaminan. Berdasarkan analisis, pembentuk undang-undang disarankan agar membuat instrumen hukum berupa undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Lembaga Jaminan Resi Gudang agar dapat lebih maksimal memberikan perlindungan kepada pembeli atau pemegang Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang akibat pengelola gudang gagal atau mengalami kebangkrutan sehinggaa tidak dapat menjalankan kewajiban menyimpan dan menyerahkan barang. Kepada Menteri Perdagangan disarankan agar memberlakukan peraturan yang lebih teknis berupa Peraturan Menteri yang mengatur kelembagaaan, fungsi dan tugas lebih rinci dari Lembaga Jaminan Resi Gudang agar dapat lebih meningkatkan kepercayaan pembeli barang selaku pelaku usaha. Keberhasilan Sistem Resi Gudang amat dipengaruhi reputasi pengelola gudang yang menerbitkan Resi Gudang.

This research aims to answer the question, namely: first, how the mechanism of the transaction on the purchase agreement in the warehouse receipt system; Second, how the legal protection in the fulfillment of right of the goods buyers in warehouse receipt system. The method used in this research is normative, which uses secondary data. This research uses the descriptive method, which provides 1 2 data and analysis on the implementation of to the contract law and the contract warehouse receipt system. From the analysis it can be known that, first, in the sale and purchase of goods in the warehouse receipt system owner of the goods or their proxies signed an agreement in writing with the management of the warehouse manager. The owner of the goods pays the cost of care, while the manager issues a document warehouse receipt as proof of ownership documents for the goods stored in the warehouse. Sale and purchase of goods stored in the warehouse can be done by either the transfer document warehouse receipt or warehouse receipt through mechanisms of derivatives traded on exchanges or over the counter. At the time of maturity or at the request of the holder of the warehouse receipt, the warehouse manager is obliged to deliver the goods to the holder of the warehouse receipt as a buyer of goods. Second, due to the legal problems that the warehouse manager of bankrupt or negligent in the management insurmountable, it can be overcome by the Warehouse Receipt Guarantee Institute that provides a mechanism to guarantee protection buyer holds the goods warehouse receipt or receive a security interest. Based on the analysis, Researcher suggests to the legislators to make legal instrument in the form of legislation that specifically regulates the Guarantee Institute of warehouse receipt in order to provide maximum protection to the purchaser or holder of the warehouse receipt and warehouse receipt derivatives warehouse manager failed due to bankruptcy, so can not do his obligation to store and deliver goods. The Minister of Trade is recommended to make the regulations impose a more technical form of regulation governing institutional, more detailed functions and duties of the Warehouse Receipt Guarantee Institute in order to further increase the confidence of buyers of goods as business operators. The success of the warehouse receipt system is highly influenced by the reputation of the issuing warehouse manager warehouse receipt.

Kata Kunci : perlindungan hukum, pembeli, sistem resi gudang