Menguak Proses Marjinalisasi di balik Kebijakan Normalisasi Sungai Gendol: Studi Kasus di Masyarakat Dusun Ngungan,Sleman

TRI SETIA AYUNINGSIH, Longgina Novadona Bayo, SIP, MA

2014 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Tulisan ini menyoroti proses marjinalisasi yang dialami masyarakat di seputaran Sungai Gendol, terutama pada masyarakat desa Wukirsari, Cangkringan. Marjinalisasi ini dinilai penulis sebagai ekses negatif dari kebijakan normalisasi yang dicanangkan oleh Pemda Sleman yang tidak memberikan ruang partisipasi terhadap masyarakat lokal. Masyarakat lokal dihadapkan pada lalu-lalang truk serta alat berat yang secara masif melakukan penambangan. Kebijakan normalisasi menjadi pembenaran atas penambangan yang mereka lakukan. Sementara itu, masyarakat lokal tidak dapat berbuat apapun untuk melawan. Hal ini dikarenakan kapasitas sumber daya mereka yang lemah secara politik dan ekonomi. Rumusan masalah dari penulis adalah bagaimana proses marginalisasi masyarakat desa sebagai akibat dari kebijakan normalisasi Sungai Gendol. Sementara tujuan dari penulisan ini yaitu; mengetahui proses marjinalisasi yang dilakukan pemerintah atas masyarakat desa Wukirsari melalui instrumen kebijakan normalisasi, dan mengetahui aktor yang terlibat dan kepentingan dibalik kebijakan normalisasi. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian studi kasus. Sementara, teori yang digunakan adalah marjinalisasi Hillary Silver dengan berfokus pada eksklusi sosial di masyarakat seputaran Sungai Gendol. Proses marjinalisasi yang paling dominan ditemukan adalah diskriminasi dalam dimensi politik dan ekonomi. Diskriminasi merujuk pada batasan yang kuat antara kelompok excluders dan excluded, dengan adanya dominasi kelompok yang satu terhadap lainnya. Pada kenyataanya, pengusaha penambang lebih diuntungkan dalam kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan Pemda Sleman membuat kebijakan yang bersifat inklusif dan berakar pada aspirasi masyarakat lokal. Sebaliknya, Pemda Sleman yang bertindak permisif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha penambang menunjukkan komitmen yang rendah untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat.

This graduating paper observes marginalization process which suffered by local people in the area of Gendol River, especially on Wukirsari villagers in Cangkringan sub-district. Marginalization rated by the author as negative impact of river normalization policy arranged by Sleman government of which villagers have no chance to participate. Villagers compelled by trucks crisscrossing and heavy machineries which massively quarrying sand. River normalization policy is being justification of sand quarrying that miners did. In the other side, villagers have no power against them. It is because villagers only have low resources, both economical and political resources. Formulation of the study is how marginalization process happens in the villagers as a result of Gendol river normalization policy. Meanwhile the objectives of the study are; to reveal marginalization process arranged by local government to Wukirsari villagers via normalization policy instrument, and seek out the actor and interest involved behind the policy. Acquiring both objectives, the author uses case-study method. The theory used as examine tool is Hillary Silver’s marginalization theory, focusing on social exclusion suffered by people in the surrounding of Gendol River. The most dominant marginalization process is discrimination identified on political and economical dimension. Discrimination refers on high gap between excluders and excluded, with the dominance exist in one group among others. In fact, mining businessmen get more benefits from river normalization policy. It implies Sleman government inability on arranging inclusive-people oriented policy. Otherwise, Sleman government who behaves permissively on violation done by mining businessmen implies low commitment to people favor.

Kata Kunci : proses marjinalisasi, kapasitas sumber daya, ekslusi sosial,excluders, excluded, dominasi