KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

ANDRYKA, Andi Sandi ATT, S.H., LL.M.

2014 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Pasca amandemen konstitusi, Indonesia telah mempurifikasi sistem presidensial. Purifikasi berdampak pada kekuasaan presiden dan restrukturisasi ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan presiden tidak lagi bersifat mutlak. Nyatanya adalah adanya pembatasaan kekuasaan presiden dengan masa jabatan yang diatur secara limitatif. Perihal restrukturisasi, pola hubungan antar lembaga negara tidak lagi bersifat vertikal-hierarkis melainkan horisontal-fungsional dengan prinsip checks and balances. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan meneliti apa saja kekuasaan presiden setelah perubahan UUD Tahun 1945, bagaimana pola hubungan presiden dengan cabang kekuasaan lainnya antar lembaga negara dan implikasi apa saja yang ditimbulkan terkait dengan penggunaan kekuasaan presiden. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa keputusan atau aturan hukum dan tulisan tentang kekuasaan presiden. Sebagai sebuah penelitian hukum, bahan hukum tersebut diolah dengan menggunakan pendekatan konseptual, yuridis, kasus, historis, dan komparatif yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan; pertama, dengan amandemen konstitusi, terjadi pengurangan kekuasaan presiden sekaligus pengontrolan dari cabang kekuasaan lainnya, maka terbentuklah tiga pola penyelenggaraan kekuasaan presiden, yaitu; pertama, kekuasaan presiden yang sifat mandiri; kedua, kekuasaan presiden yang memerlukan persetujuan cabang kekuasaan lainnya; dan ketiga, kekuasaan presiden dengan pertimbangan cabang kekuasaan lainnya; kedua, hubungan presiden dengan lembaga negara tidak lagi bersifat vertikal-hierarkis dengan prinsip supermasi MPR sebagai jelmaan dari kedualatan rakyat melainkan bersifat horisontal-fungsional dengan penekanan prinsip checks and balances; ketiga, walaupun prinsip checks and balances diterapkan pada lembaga negara utama, bukan tidak mungkin dalam pelaksaaan kekuasaan presiden tidak memunculkan implikasi. Setidaknya terdapat dua implikasi yang muncul atas penggunaan kekuasaan presiden. Pertama, implikasi yuridis dan kedua, implikasi politik.

After the constitutional amendment, Indonesia has purified the presidential system. The purification affects on the power of the president and restructuring Indonesian governance. The power of president is no longer absolute. In fact, there is limitation of president power with limitative tenure. The case of restructuring, the pattern of relation among national institutions is no longer hierarchic vertically, but functional horizontally with the principle of checks and balances. Therefore, this research was aimed to study what powers owned by the president after the change of UUD Year 1945, how the pattern of relation between the president with other power branches among the national institutions and what kind of implication resulted in relation with the use of presidential power. To answer the problem, this research used legal material in the form of decision or legal regulation and literatures about presidential power. As a legal research, the legal material is managed by using conceptual, juridical, case, historical, and comparative approaches whose implementation is appropriate with the need of this research. The result of this research showed three results. First, with constitutional amendment, there was a reduction of presidential power and control of other power branches, thus it was formed three patterns of presidential power implementation. The first is autonomous presidential power. The second is the relation between the president and national institutions is no longer hierarchic vertically presidential power needing approval of other power branches. Second, the relation between the president and other national institution is no longer hierarchic vertically with the principle of People Representative’s supremacy as the manifestation of people’s unity but functional horizontally with the emphasis on the principle of checks and balances. Third, although the principle of checks and balances is applied in main national institutions, it is still possible that in the implementation of presidential power would not promote the occurrence of implication. At least, there are two implication of the usage of presidential power. The first is juridical implication and the second one is political implication.

Kata Kunci : Sistem Pemerintahan, Presidensial, Presiden