IMPLIKASI KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA TERHADAP ASPEK-ASPEK PERUSAHAAN (Studi Kasusu Pada PT. Anindya)

Edy Junaidi, Drs., DR. Agus Pramusinto, MDA; Drs. Suharyanto, M.Si

2014 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, pertambahan pendapatan daerah dan terciptanya kesempatan kerja Pemerintah Propinsi DI. Yogyakarta melakukan suatu usaha kerjasama dengan pihak ketiga. Kebijakan ini begitu penting dibuat mengingat permasalahan yang dimiliki pemerintah DI. Yogyakarta diantaranya keterbatasan modal dan birokrasi yang tidak cocok untuk mengelola organisasi yang bersifat provite oriented. Sehingga dengan bersinergi dengan pihak ketiga yang memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh pemerintah diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta implikasinya terhadap aspek-aspek perusahaan. Metode penelitian evaluasi digunakan untuk mengetahui kinerja kebijakan dan untuk menjawab pertanyaan implikasi dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dengan tehnik dokumentasi, wawancara dan observasi, serta dianalisis secara kualitatif. Kinerja kebijakan diukur dengan indikator policy effect yang tediri dari akses, -cakupan, frekuensi dan jumlah usaha kerjasama yang terbentuk; indikator policy impact yang terdiri dari peningkatan PAD dan pertambahan lapangan pekerjaan. Aspek-aspek perusahaan terdiri dari manajemen, budaya korporat dan lingkungan strategis. Dalam konsep stakeholder economy, kebijakan ini akan memberikan implikasi positif terhadap kinerja perusahaan untuk dikelola secara efisien dan efektif. Bila perusahaan dimiliki oleh pemerintah, dalam reaiitas seolah-olah seperti tanpa pemilik sehingga tidak jelas harus loyal kepada siapa dan disini nuansa politisnya menjadi kental, akibatnya manajemen menjadi kekurangan insentif untuk mendorong kinerja. Bila perusahaan dimiliki oleh swasta atau banyak pihak, manajemen perusahaan tunduk dan loyal kepada pemilik dan akan mendorong semaksimal mungkin usahanya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil evaluasi kebijakan menunjukkan kinerja yang rendah, ini terlihat dari tidak semua kelompok sasaran dapat mengakses kebijakan. Frekuensi sosialisasi kebijakan sangat rendah, jumlah usaha yang terbentuk hanya 6 buah. Peningkatan PAD dan lapangan pekerjaan kecil sekali, yaitu hanya 0,46 persen dan 97 lowongan pekerjaan. Namun kebijakan ini memberikan implikasi positif terhadap aspek-aspek perusahaan di PT. Anindya. Ini terbukti dengan penerapan paradigma konsumen, struktur organisasi yang akan diterapkan, nilai perusahaan yang tidak birokratik; penerapan MBO, profesionalisme, punish and reward, komunikasi yang terbuka diantara karyawan, namun kesetaraan belum berjalan efektif; tidak adanya intervensi politik, adaptif terhadap perubahan lingkungan. Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah kebijakan masih bisa diteruskan, namun diperlukan perubahan content kebijakan menyangkut inkonsistensi kebijakan; peningkatan reputasi para komunikator; dan pembentukan agen tunggal atau setidaknya lead agency pelaksana kebijakan.

In view to boost the growth of its economy, to increase regional revenues, and to open up job opportunities, Yogyakarta Special Province has initiated cooperation with a third party. This policy is urgent in regard to the present problems in Yogyakarta, such as the lack of capital and ineffective bureaucracy for managing profit-oriented organization. It is highly expected, therefore, that the cooperation with a third party will become the best solution for the current problems. The research aims to study the policy performance and the factors affecting its implementation, as well as the implication toward the corporate aspects. It applies evaluation method in order to know the policy performance, and a case study approach in order to address the policy implication in question. It collects data by means of documentation, interview, and observation techniques, and subsequently analyses them in a qualitative method. It measures the policy performance using policy effect indicators, which consist of access, scope, frequency, and number of cooperation being established; policy impact indicators, which include increases in Innate Regional Revenue and job opportunity. The corporate aspects are the management, corporate culture, and strategic environment. Under the concept of stakeholder economy, this policy will bring positive implication to the company performance toward more effective and efficient management. When a company belongs to the government, it seems to have no real owner, and consequently there is. confusion to whom it should be loyal while it grows a strong political atmosphere that makes the management lose incentive to enhance its performance. In contrast, when it belongs to a private owner or many parties, the management will obey and be loyal to the owner, and will accelerate its business to improve its performance. The results of policy evaluation show poor performance as seen from the inequality of access to the policy by the target group. The frequency of policy socialization is very low, while the number of established businesses is only six. The increases of Innate Regional Revenue and job opportunity are very small, i.e., only 0.46% and 97 job vacancies respectively. However, the policy has brought positive implication toward the corporate aspects in PT. Anindya. It is exhibited by the application of consumer paradigm, organizational structure, nonbureaucratic values, MBO application, professionalism, punishment and reward, open communication among workers even though the equality is not yet effective, no political intervention, and being adaptive to environmental changes. The research recommends that the policy be continued but with changes in its content especially those related to the policy inconsistency, improvement of communicators’ reputation, and formation of single agent or at least lead agency of the policy executive.

Kata Kunci : -