PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN (SULTAN GROND) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Suhartono, Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Latarbelakang dari penelitian ini adalah terbitnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam salah satu ketentuannya memuat mengenai penunjukan Lembaga Kasultanan sebagai Badan Hukum yang dapat menjadi subyek hak milik atas tanah. Penunjukkan Kasultanan sebagai Badan Hukum tersebut disatu sisi memberikan kepastian status kedudukannya sebagai subyek hak atas tanah, namun disisi lain akan menimbulkan perubahan terhadap pengelolaan tanah Kasultanan. Oleh karenanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan penjelasan tentang pengelolaan Tanah Kasultanan setelah berlakunya UU No. 13 tahun 2012 dan mengetahui tentang hal-hal yang akan timbul berkenaan dengan pengelolaan tanah Kasultanan. Penelitian ini bersifat deskriftif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengajukan gambaran mengenai perkembangan pengelolaan tanah Kasultanan baik sebelum dan sesudah berlakunya UndangUndang No. 13 Tahun 2012 dan diadakan analisis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Untuk mendapatkan bahan-bahan/data penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tulisan-tulisan para ahli serta dokumendokumen yang terkait dengan materi penelitian. Selain itu dilakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan pengelolaan tanah Kasultanan seperti Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN DIY, Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Kepala Bagian Pertanahan Pemda DIY dan Staff Kantor Panitikismo Kraton Yogyakarta. Dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap dokumen-dokumen setelah dilakukan analisis dengan pendekatan pada peraturan perundangan yang terkait dengan permasalahannya, dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan Kasultanan sebagai Badan Hukum yang dapat menjadi subyek hak milik atas tanah mengakibatkan adanya perubahan status lembaga Kasultanan menjadi Badan Hukum yang setara dengan Badan Hukum privat. Konsekuensi dari perubahan tersebut mengakibatkan adanya perubahan pengelolaan tanah Kasultanan dan timbulnya beban kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh lembaga Kasultanan dalam rangka pengelolaan tanah Kasultanan.

The background of this research is the issuance of Law No. 13 of 2012 concerning the Privileges of Yogyakarta Special Region which one of its provisions contains the appointment of the Sultanate Institute as a legal entity that can be the subject of property rights to land. On one hand, the appointment of the Sultanate as a legal entity gives a certain status of the position as the subject of rights to land. On the other hand, it will change the management of Sultanate ground. Therefore, the objectives of this research are to obtain an explanation of the management of the Sultanate Ground after the enactment of Law No. 13 of 2012 and to identify the matters that may arise related to the management of Sultanate ground. This research is a descriptive research by using normative juridical approach, which was by proposing an overview of the development of the management of Sultanate ground both before and after the enactment of Law No. 13 of 2012 and analyzing based on laws and regulations. In order to obtain research materials/data, a library research was conducted by collecting the prevailing laws and regulations, the writings of experts and documents related to the research materials. In addition, field research was conducted by interviewing the resource persons related to the management of Sultanate ground such as Head of Land Rights and Land Registry Regional Office of the National Land Agency (BPN) of Yogyakarta Province, Head Land Office of Yogyakarta City, Head of Land Section Local Government of Yogyakarta Province and Staff in the Panitikismo Office of the Yogyakarta Palace. From the results of interviews and observations on the documents after being analyzed using the approach to the laws and regulations related to the problems, it can be concluded that the appointment of the Sultanate as a legal entity that can be the subject of property rights to land changed the status of the Sultanate institutions becoming a Legal Entity equivalent with a private legal entity. The consequences of such a change altered the management of Sultanate ground and the obligations and responsibilities incurred must be met by the Sultanate institution in managing the Sultanate ground.

Kata Kunci : Pengelolaan, Tanah Kasultanan, Keistimewaan