PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU (Studi tentang Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan dan Jangka Waktu Pencatatan Pendaftaran Hak Tanggungan)

Abdul manan, SH, Taufiq El Rahman, SH, M.Hum.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah batas waktu pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan melalui Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan terhadap hak atas tanah yang sudah terdaftar selalui ditepati dalam praktek, dan untuk mengkaji apakah tanggal buku tanah Hak Tanggungan hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya sudah dilaksanakan secara konsisten pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dalam arti untuk dpaat memberikan penjelasan tentang batas waktu pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan melalui Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan terhadap hak atas tanah yang sudah terdaftar, dan juga mengkaji apakah tanggal buku tanah Hak Tanggungan hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya sudah dilaksanakan secara konsisten pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan ketentuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan, secara implementatif ketentuan ini terasa sulit dilaksanakan disebabkan faktor debitur yang selalu lancar dalam melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada kreditur. Pembuatan baru APHT dilakukan apabila mulai terlihat tanda-tanda bahwa debitur ingkar janji. Selain itu ketentuan mengenai tanggal pencatatan dalam buku tanah sudah dapat dilaksanakan meskipun terdapat pula beberapa berkas yang pencatatannya melewati tanggal yang ditentukan oleh UUHT sejak didaftarkan dengan alasan bahwa masih adanya surat-surat yang belum diterima secara lengkap, dan administrasi di Kantor Pertanahan yang tidak tersimpan dengan baik.

The aim of this research is to study whether the time period of makin of the Mortgage Deed through Power of Attorney To Provide Mortgage on right to land which has been registered, is always fulfiled in practice, and to study whether the date of land book of the mortgage on the seventh day after the receipt of the necessary letters for the registration are complete, has been consistently implemented at Banjarbaru Land Office. The research applies juridical normative methodology in the sense that in order to privede explanation on the deadline for making of the Mortgage Deed through Power of Attoney to provide Mortgage on right to land which has been registered, and also to study whether making of the Mortgage Deed trough Power of Attorney to Provide Mortgage on rights to registered land. The result of this research shows that the provision of Power Attorney to provide Mortgage on right to land which has been registered must be followed by the making of the Mortgage Deed at the latest 1 (one) month after the Power of Attorney is given, is difficult to be implemented because the debitor always complies with his obligation to pay his debt to the creditor. The making of the Mortgage Deed (APHT) is ferformed if the are condition that the debitor will breach the contract. Besides, the provision concerning the date of registration into land book can be implemented although there are several files which registration has passed the date stipulated in Mortgage Act, with the reason that there are still a number of letters which are not yet completely received, and the administration of Land Office does not keep the files properly.The aim of this research is to study whether the time period of makin of the Mortgage Deed through Power of Attorney To Provide Mortgage on right to land which has been registered, is always fulfiled in practice, and to study whether the date of land book of the mortgage on the seventh day after the receipt of the necessary letters for the registration are complete, has been consistently implemented at Banjarbaru Land Office. The research applies juridical normative methodology in the sense that in order to privede explanation on the deadline for making of the Mortgage Deed through Power of Attoney to provide Mortgage on right to land which has been registered, and also to study whether making of the Mortgage Deed trough Power of Attorney to Provide Mortgage on rights to registered land. The result of this research shows that the provision of Power Attorney to provide Mortgage on right to land which has been registered must be followed by the making of the Mortgage Deed at the latest 1 (one) month after the Power of Attorney is given, is difficult to be implemented because the debitor always complies with his obligation to pay his debt to the creditor. The making of the Mortgage Deed (APHT) is ferformed if the are condition that the debitor will breach the contract. Besides, the provision concerning the date of registration into land book can be implemented although there are several files which registration has passed the date stipulated in Mortgage Act, with the reason that there are still a number of letters which are not yet completely received, and the administration of Land Office does not keep the files properly.

Kata Kunci : Pendaftaran, Hak Tanggungan, Hak atas Tanah