IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2OO8 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG.UNDANG TENTANG YAYASAN TERHADAP STATUS NAZHIR YAYASAN PESANTREN AL.MADINAH DI KOTA YOGYAKARTA

Elan Kurniawan, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 bagi Yayasan Pesantren Al-Madinah akibat belum disesuaikan Anggaran Dasar-nya terhadap kewenangannya sebagai nazhir dalam mengelola harta benda wakaf dan mengetahui peranan Yayasan Pesantren Al-Madinah selaku nazhir dalam tata kelola harta benda wakaf guna mencapai tujuan-tujuan wakaf. Penelitian ini menggunakan perpaduan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder (library research) dan data primer (field research). Penelitian ini dilaksanakan di kantor Yayasan Pesantren Al-Madinah di Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah non random sampling dengan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditulis dengan metode deskriptif dengan menggambarkan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan terhadap kewenangannya sebagai nazhir bagi Yayasan Pesantren Al-Madinah yang saat ini masih menggunakan kata ”Yayasan” di depan namanya dan belum disesuaikan Anggaran Dasar-nya hingga batas waktu yang ditentukan adalah batal demi hukum sehingga Yayasan tersebut bukan sebagai nazhir badan hukum dalam mengelola harta benda wakaf namun sebagai nazhir organisasi. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, memungkinkan Yayasan Pesantren Al-Madinah berstatus badan hukum. Untuk memperoleh status sebagai badan hukum, maka Yayasan Pesantren Al-Madinah tersebut tidak perlu dibubarkan dan boleh mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian. Peranan Yayasan Pesantren Al-Madinah sebagai nazhir dalam tata kelola wakaf di Yogyakarta yaitu melakukan koordinasi, konsolidasi, optimalisasi perwakafan, dan melakukan bimbingan serta pengawasan dalam pelaksanaan harta benda wakaf.

This thesis aims to determine the juridical implication of Government Regulation Number 2 year 2013 for Pesantren Al-Madinah Foundation has not been adjusted as a result of its articles of association under the provisions on its authority to manage waqf properties and determine the role of Pesantren Al- Madinah Foundation as nazhir in the governance of waqf properties in order to achieve the objectives of waqf. This study used the mix of juridical-normative and juridical-empirical study, is legal research which which promotes the secondary data (library research) and primary data (field research). This study was conducted at the office of Pesantren Al-Madinah Foundation in Yogyakarta City. The technique of collected data was done by non-random sampling with purposive sampling method. The results of the study were analyzed qualitatively and written with descriptive methods by describing and outlining in accordance with problems related to the study. The results showed that the juridical implication of Government Regulation Number 2 Year 2013 on Amendment to Government Regulation Number 63 Year 2008 concerning the Implementation of the Law on Foundations of the authority as nazhir for Pesantren Al-Madinah Foundation is currently still uses the word \\"foundation\\" in front of his name and has not adjusted its articles of association to the specified time limit is void ab initio so that the Foundation is not a legal entity nazhir in managing waqf property but as nazhir organization. However, based on the Government Regulation, Pesantren Al-Madinah Foundation enable to get the legal entity. In order to obtain status as a legal entity, then the foundation does not need to be dissolved and may apply for legalization of incorporation documents. Roles of Pesantren Al-Madinah Foundation as nazhir in governance waqf in Yogyakarta, namely coordination, consolidation, optimization of the waqf, and conduct guidance and supervision in the implementation of waqf properties.

Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Wakaf, Yayasan