Laporkan Masalah

SETTING LOKAL SMPN PADA KAWASAN TERPENCIL DI KABUPATEN TABALONG PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Firman Mulia, S. S. Sos, Prof. Ir. Sudaryono, M.Eng, Ph.D.

2014 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Pola keterkaitan Infrastruktur SMPN di daerah terpencil adalah rumusan masalah dalam tesis ini. Sebagai salah satu daerah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong memiliki sarana infrastruktur yang tidak merata, termasuk infrastruktur pendidikan. Untuk Menyukseskan wajib belajar 9 tahun wajib belajar, Kabupaten Tabalong berupaya memeratakan infrastruktur pendidikan, salah satunya dengan membangun sekolah menengah di daerah terpencil. Kabupaten Tabalong dipilih sebagai tempat sebagai tempat penelitian karena untuk tingkat drop-out sekolah masih relatif tinggi, begitu pula jumlah anak tidak bersekolah. Peneliti berharap hasil memberikan gambaran manfaat kondisi lokal dalam kaitannya dengan konsep perencanaan wilayah, menyediakan referensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam konteks pembangunan daerah, serta memberikan kontribusi untuk pengetahuan untuk ditelusuri secara lebih makro. Pembangunan infrastruktur Sekolah harus memperhatikan lingkungan, terutama konsep fungsi infrastruktur manusia dan lingkungan dengan menggunakan konsep linear untuk infrastruktur air, listrik, lalu lintas, dan sejenisnya, juga konsep untuk permukaan datar planar, serta infrastruktur spasial Perencanaan fisik yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan yang membutuhkan perhatian terhadap isu kegiatan lembaga pendidikan, permintaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, perencanaan bangunan fisik dan rekayasa proses, serta masalah administrasi dan peralatan gedung sekolah. Tugas menyediakan fasilitas pendidikan untuk mendukung tujuan menyediakan akses universal terhadap pendidikan cukup berat. Pendekatan diperlukan untuk membuat kemajuan terus menerus lebih jelas, tetapi juga banyak tantangan implementasi. Tugas digambarkan melalui upaya pemerintah untuk mengetahui seberapa efektif program dapat dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan menyediakan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan sekolah dan berkontribusi terhadap proses belajar mengajar. Kondisi, lokasi dan sifat dari dampak infrastruktur sekolah pada akses dan kualitas pendidikan juga menjadi pertimbangan. Semakin dekat semakin besar kemungkinan siswa untuk hadir, hal ini disebabkan jarak tempuh dan pertimbangan keamanan. Semakin baik kualitas infrastruktur (terutama fasilitas air dan sanitasi), tingkat pendaftaran siswa baru juga cenderung meningkat dan ketidakhadiran dapat dikurangi lebih lanjut. Fasilitas sekolah yang lebih baik berarti hasil belajar juga meningkat. Infrastruktur sekolah harus mudah diakses, tahan lama, fungsional, aman, higienis dan mudah untuk mempertahankan sehingga oleh karena itu perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan pendidikan. Dalam hal infrastruktur pendidikan, apa yang akan memiliki dampak terbesar akan bervariasi dari sekolah ke sekolah.

Infrastructure linked patterns of junior high schools in remote areas is the problem formulation in this thesis. As one of the areas in South Kalimantan, District Tabalong have uneven infrastructure, including education. To succeed 9-year compulsory education program, Tabalong equalizes educational infrastructure, one of them by building secondary schools in remote areas. Tabalong districts chosen as the main study site for school drop-out rate is still relatively high, so did the number of children not attending school. Researchers hope the results give a picture of the benefits of local conditions in relation to the concept of regional planning, provide a reference for the government and stakeholders in the context of regional development, as well as contribute to the knowledge to be traced in a more macro. School infrastructure development should pay attention to the environment, especially the concept of human and environmental infrastructure functions using a linear concept for water infrastructure, electricity, traffic, and the like, also the concept for a planar flat surface, as well as the spatial infrastructure. Physical planning related to the educational environment that requires attention to the issue of activities of educational institutions, public demand for educational institutions, planning physical building and process engineering, as well as administrative issues and equipment of school buildings. The task of providing educational facilities to support the goal of providing universal access to education is quite heavy. Approach is needed to make continuous progress more clearly, but also many challenges of implementation. The task was described through the efforts of the government to know how effective programs can be designed and implemented with the intention of providing infrastructure that meets the needs of the school and contribute to the process of teaching and learning. Conditions, the location and nature of the impact of school infrastructure on access and quality of education are also in consideration. The closer the more likely the student to attend, this is due to mileage and security considerations. The better the quality of infrastructure (especially water and sanitation facilities), new student enrollment rates also tend to increase and absenteeism can be reduced further. Better school facilities mean learning outcomes are also improved. School infrastructure should be easily accessible, durable, functional, safe, hygienic and easy to maintain so therefore it needs to be part of the education development strategy. In terms of educational infrastructure, what will have the greatest impact would vary from school to school.

Kata Kunci : pola keterkaitan Infrastruktur, kondisi dan sekolah lokasi


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.