Dinamika Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Pelaksanaan Asas Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Mandiri

IBNU HAKAM MUSAIS, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2014 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan Hukum ini membahas tentang dinamika sistem pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya, tidak dikenal pengawasan secara eksternal terhadap Hakim Konstitusi pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang mengamputasi kewenangan Komisi Yudisial. Oleh sebab itu, perlu adanya alternatif perhatian terhadap Hakim Konstitusi yang tidak dapat diawasi secara eksternal yaitu melalui pengawasan internal oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi dari periode ke periode tidak memiliki konsep yang tegas dan ideal terhadap fungsi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi guna mengawasi kode etik dan tingkah laku Hakim Konstitusi. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada suatu konsep ideal dan cenderung berubah-ubah dari waktu ke waktu tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Diperlukan adanya suatu aturan yang secara tegas mengatur tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, melalui undang-undang bukan hanya sekedar Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dapat dengan mudah diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Kasus suap yang terjadi terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, menunjukkan bahwa minimnya pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dapat menjadikan Hakim Konstitusi tidak terkontrol, bahkan dapat pula terpengaruh dengan hal-hal seperti suap. Oleh sebab itu, perlu adanya pengawasan secara permanen oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan disertai penguatan kewenangannya berupa sifat pengawasan yang preventif, dan bukan represif.

This Legal Writing is about the dynamics of control system to Constitutional Judges by the Honorary Council of Constitutional Court. Basically, there were not supervision to Constitutional Judges after the Decision of the Constitutional Court Number 005/PUU-IV/2006 that had have been amputate part of the Judicial Commission authority. Therefore, an alternative attention to the Constitutional Judges absolutely needed because it can not be externally controlled by any institution, including Judicial Commission. The only way to supervise it is through internal control by the Honorary Council of Constitutional Court. However, the Constitutional Court from time to time did not have a clear and ideal concept about the function of the Honorary Council of Constitutional Court to oversee the code of conduct and behavior the Constitutional Judges. This research is a normative research that using statute approach, case approach, historical approach, and comparative approach. The results of this study indicate that there is not an ideal concept and likely to change from time to time on the Honorary Council of Constitutional Court. There are needs rule that firm regulates the Honorary Council of Constitutional Court, through an act, not only by a Constitutional Court Rules that can be easily changed by itself. Based on the bribery occurring against former Chairman of the Constitutional Court, Akil Mochtar, indicating that the lack of supervision to the Constitutional Judges may make them uncontrolled, and also be affected by such things as bribes. As suggestions, a permanent supervision by the Honorary Council of Constitutional Court is needed, accompanied by strengthening the authority in form of a preventive control, not only as a repressive control.

Kata Kunci : Pengawasan Hakim Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Independensi dan Imparsialitas.