PROSES PERENCANAAN KOLABORATIF DALAM PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS BADAN KERJASAMA ANTAR DAERAH SUBOSUKAWONOSRATEN

YULIA PRATIWI, Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MUP., Ph.D.;Ir. Didik Kristiadi, M.LA, M.Ach. UD

2014 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Wilayah Subosukawonosraten saling membutuhkan dalam pelayanan publik sehingga pada tahun 2002 dibentuklah Badan Kerjasama Antar Daerah Subosukawonosraten. Secara keruangan, wilayah Subosukawonosraten berbentuk monosentris, sekaligus polysentris. Bentuk wilayah monosentris dan polysentris dapat mempengaruhi kerjasama antar daerah. Terdapat gap teoritik antara teoriteori yang belum dapat menjelaskan kerjasama tidak sepadan (monosentris) dengan fenomena-fenomena empiris di Subosukawonosraten. Tujuan penelitian ini adalah (a) mendeskripsikan proses perencanaan kolaboratif pada kasus kerjasama tidak sepadan dan sepadan dalam pelayanan publik di Subosukawonosraten, dan (b) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perencanaan kolaboratif pada kerjasama tiap kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif (Multi Kasus). Kasus I yaitu Kerjasama Layanan Transportasi-Bus Batik Solo Trans dan Kasus II yaitu Kerjasama Layanan Wisata Terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Kasus I dan Kasus II terjadi proses berulang. Kasus I, terjadi dominasi peran oleh Kota Surakarta sehingga proses perencanaan kolaboratif Kasus I meliputi: (i) proses dialog dan identifikasi, (ii) proses kelembagaan, (iii) proses persetujuan dan komitmen, (iv) proses rencana, (v) proses sosialisasi, (vi) proses implementasi dan pencapaian tujuan, (vii) proses evaluasi, (viii) dan proses pengembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses kerjasama Kasus I yaitu tingkat kepentingan yang berbeda setiap pelaku, keterbatasan dana, pemahaman kepada masyarakat yang memerlukan waktu lama, dan minat masyarakat yang cukup tinggi. Kerjasama Kasus II dilakukan secara bersama-sama oleh kota inti (Kota Surakarta) dan kota satelit (Kabupaten se- Subosukawonosraten), sehingga proses perencanaan kolaboratif Kasus II meliputi: (i) proses dialog dan identifikasi, (ii) proses kelembagaan, (iii) proses persetujuan dan komitmen, (iv) proses rencana, (v) proses implementasi dan pencapaian tujuan, (vi) proses evaluasi, (vii) proses pengembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses kerjasama Kasus II yaitu tingkat kepentingan yang sama setiap pelaku, kerjasama dengan jaringan luas, dana ditanggung bersama-sama. Kesimpulan yang didapat adalah Kasus I yang merupakan kerjasama monosentris terjadi proses sosialisasi, sedangkan Kasus II, tidak terjadi proses sosialisasi. Keberhasilan kerjasama monosentris Subosukawonosraten dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kekuasaan di atasnya. Kekuasaan di atasnya tersebut adalah MoU (perjanjian) dan masyarakat. Keberhasilan kerjasama polysentris di Subosukawonosraten sangat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kesamaan kepentingan setiap pelaku.

The areas within Subosukawonosraten residency needs each other in terms of public service, therefore The Inter-Regional Cooperation Agency of Subosukawonosraten was founded in 2002. In the spatial context, the form of Subosukawonosraten is both monocentric, and polycentric. These forms are able to affect the inter-regional cooperation.There is a theoritical gap between the theories that have not been able to explain unbalance/ inequal cooperation (monocentric) and empirical phenomenons in Subosukawonosraten. The objectives of this research are (a) describing the process of collaborative planning in the case of unbalance/ inequal cooperation (monocentric) as well as balance/ equal (polycentric) cooperation in public service of Subosukawonosraten, and (b) determining factors that affect the process of collaborative planning in the cooperation of every case mentioned before. This research uses the method of case study with the qualitative approach (multiple case). Case I is the cooperation of transportation service of Batik Solo Trans Bus, meanwhile Case II is the cooperation of integrated tourism service.The research result indicates that both of the cases are recurring processes. In Case I, the role of Surakarta City Government highly dominates, so that the process of collaborative planning includes (i) the dialogue and identification process, (ii) institutional process, (iii) agreement and comitment process, (iv) planning process, (v) socialization process, (vi) implementation and goal achievement process, (vii) evaluation process, and (viii) development process.The factors that affect the process of cooperation in Case I are the various level of interest, limitedless of budget, socialization to the community that requires long time, a quite high interest of the community.The cooperation of case II is performed by main cities (Surakarta city) along with their satellite cities, so that the process of collaborative planning of Case II includes (i) the dialogue and identification process, (ii) institutional process, (iii) agreement and commitment process, (iv) planning process, (v) implementation and goal achievement process, (vi) evaluation process, and (vii) development process. The factors that affect the cooperation process of Case II are the common level of interest among practitioners, cooperation through the broader network, and the shared budget. The conclusion reveals that Case I is a monocentric cooperation with various level of interest and involvement so that the socialization process happens. Meanwhile in Case II, with the equal involvement of every practitioner, then the socalization to the other practitioners is not required. The success of monocentric cooperation in Subosukawonosraten is affected by external factor, which is the superior power including MoU (Memorandum of Understanding) and the community. The success of polycentric cooperation in Subosukawonosraten is highly affected by internal factor, which is the common interest among practitioners.

Kata Kunci : Proses Perencanaan Kolaboratif, Pelayanan Publik, Badan Kerjasama Antar Daerah Subosukawonosraten