PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

Muhammad Irham Fuady, Supriyadi, S.H, M.Hum

2014 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan upaya Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian tindak pidana pemilu serta ntuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian tindak pidana pemilu. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum normative yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tentier. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian hukum komprehensif. data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta dalam penyelesaian tindak pidana pemilu adalah melakukan pengawasan langsung dilapangan terhadap proses pelaksaan pemilu, membuat keputusan internal mengenai penanganan tindak pidana pemilu yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, menyelesaikan temuan ataupun laporan sebelum batasan waktu daluarsa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan koordinasi secara rutin dan efektif dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), melakukan klarifikasi secara komprehensif terhadap pihak-pihak yang terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana pemilu dan mengadakan pelatihan bagi pengawas dan relawan pemilu tentang materi tindak pidana pemilu. Sedangkan kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota sewilayah Provinsi D.I.Yogyakarta adalah sebagai berikut kualitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang masih kurang baik, karena masih terdapat celah hukum disetiap pasal-pasal tertentu, masih terbatasnya kewenangan dari Bawaslu Provinsi D.I.Yogyakarta, Panwaslu Kabupaten Sleman, Panwaslu Kabupaten Bantul dan Panwaslu Kota Yogyakarta dalam upaya penyelesaian tindak pidana pemilu, kualitas kompetensi dasar dan kuantitas dari jajaran Bawaslu Provinsi D.I.Yogyakarta, Panwaslu Kabupaten Sleman, Panwaslu Kabupaten Bantul dan Panwaslu Kota Yogyakarta yang terbatas, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk fungsi pengawasan pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi D.I.Yogyakarta, Panwaslu Kabupaten Sleman, Panwaslu Kabupaten Bantul dan Panwaslu Kota Yogyakarta dan minimnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam upaya penyelesaian tindak pidana pemilu.

Research is aimed to know analyzes and explain morein Bawaslu province and the Panwaslu district in the settlement of the criminal act of elections and to know, analyzes and explain obstacles faced by the committee Bawaslu provincial and Panwaslu district in the settlement of the criminal act of the election. Methods of research conducted in this study are normative legal research methods and empirical legal research methods. On the normative legal research examined references or secondary data, primary legal materials that included secondary, and tentier. Then proceed with the comprehensive legal research. the data obtained are then processed in a qualitative, descriptive methods with qualitative. Based on the results of research that the efforts made by the provinces and Panwaslu Bawaslu district/town in the province of D.I.Yogyakarta in the completion of the election is a criminal offence to conduct surveillance in field implementation process of direct elections, to make internal decision regarding the handling of the crime based on the election legislation, the complete findings or reports before expired time restrictions according to the applicable laws and regulations, conduct regular and effective coordination with the police and Prosecutors who are members of an integrated law enforcement Center (Central Gakkumdu), conducted a comprehensive clarification of the parties related to the alleged criminal act elections and conduct training for supervisors and election volunteers about the criminal acts of election material. While constraints faced the Bawaslu provincial and Panwaslu district of a city region D.I.Yogyakarta province is as follows the quality of the act Number 8 2012 about elections, members of the house of representatives, local councils and city council is still less properly, because it is still there was a cleft luminance certain clauses of the law still limited Bawaslu D.I.Yogyakarta, the jurisdiction of a province the Panwaslu Sleman district, the Panwaslu Bantul district and the Panwaslu Yogjakarta city in the criminal act of the election, a settlement effort the quality of competence base and quantity of the ranks of Bawaslu D.I.Yogyakarta province, the Panwaslu Sleman district, the Panwaslu Bantul district and the Panwaslu Yogjakarta city which is limited, the lack of the budget for the functioning of the supervision of election exercised by Bawaslu D.I.Yogyakarta province, the Panwaslu Sleman district, the Panwaslu Bantul district and the Panwaslu Yogjakarta city and the lack of consciousness of law and public participation in a settlement effort the criminal act of the election.

Kata Kunci : penyelesaian, bawaslu/panwaslu, tindak pidana pemilihan umum