PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KOTA YOGYAKARTA

Muhammad Safii, SH, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H.,LL.M.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap PPAT oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta , untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap PPAT oleh Kantor Pertanahan Yogyakarta dan mengetahui peranan organisasi profesi dalam pembinaan dan pengawasan PPAT ketika melaksanakan tugas dan jabatannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dalam rangka mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu peraturan/hukum/kondisi tertentu atau melakukan kajian terhadap norma hukum tidak tertulis . Cara mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji data sekunder dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel/subjek penelitian dalam penelitian adalah Kepala Kantor Pertanahan KotaYogyakartam, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Yogyakarta dan Dosen Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada , sedangkan narasumber yaitu Dosen Hukum Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sedangkan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif . Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 menentukan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT dilakukan oleh Kepala Badan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan. Kedua, Pelaksanaan pengawasan terhadap PPAT oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta adalah dengan melaksanakan pemeriksaan langsung kelapangan dan pada saat pelantikan PPAT, sedangkan wujud pengawasan dilakukan dengan memeriksa laporan terkait dengan pembuatan akta yang dilaksanakan dan membuat buku Reportorium/ Buku daftar akta PPAT. Ketiga, Pelaksanaan pembinaan terhadap PPAT oleh Kantor Pertanahan Yogyakarta adalah membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPAT. Keempat, Peranan organisasi profesi terhadap pembinaan dan pengawasan PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya merupakan bentuk tanggung jawab organisasi profesi P.P.A.T secara moral berkaitan dengan etika atau tingkah laku P.P.A.T itu sendiri, baik di dalam maupun diluar jabatannya.

This study aims to determine the implementation guidance to PPAT by Yogyakarta City Land Office, to determine the implementation of the supervision of PPAT by the Land Office in Yogyakarta and determine the role of professional organizations in the guidance and supervision of PPAT when carrying out the duties and position. This research is a field that emphasizes the use of primary data obtained through interviews with the respondents in order to determine the effectiveness and efficiency of a rule / law / certain condition or review the unwritten legal norms. How to collect data in this study is to examine secondary data followed by a study of primary data in the field. Location of the research conducted at the Land Office City of Yogyakarta, Yogyakarta Special Region. Samples / research subjects in research is the Head of the Land Office KotaYogyakartam, Chairman of the Land Deed Official Yogyakarta and Lecturer at Gadjah Mada University Master of Notary, while the speaker is Lecturer in Land Law Faculty o f Law, University of Gadjah Mada, while the analysis of data used in this study is qualitative the descriptive method. Based on the research results and the discussion that has been done it can be concluded that the first, based on Government Regulation No. 37 Year 1998 on the Regulation of Land Deed Official Position, the minister implement guidance and supervision of the implementation of the tasks PPAT. Head of National Land Agency Regulation No. 1 of 2006 determines that the guidance and supervision of the implementation of the tasks performed by the Head of the PPAT, Head of Regional Office and the Head of the Land Office. Second, implementation of surveillance of PPAT by the Land Office of Yogyakarta city is to implement direct examination at the time of the inauguration of spaciousness and PPAT, while the form of supervision is done by checking the reports associated with the deed executed and make Reportorium books / book list PPAT deed. Third, Implementation guidance to PPAT by the Land Office in Yo gyakarta is helping deliver and explain the policy and regulations on land as well as the technical implementation of the task instructions PPAT. Fourth, the role of professional organizations to develop and supervise the PPAT in carrying out his duties is the responsibility of professional organizations forms PPAT morally with regard to ethics or behavior PPAT itself, both inside and outside the office.

Kata Kunci : Pembinaan, Pengawasan, Pejabat Pembuat Akta Tanah