PENGUATAN KERJASAMA POLA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT

Edison Bebari, S.Sos, Prof. Dr.Yeremias T. Keban, SU, MURP.

2014 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Sinergi pemerintah daerah, Swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) dewasa ini menjadi salah satu agenda menuju reformasi birokrasi dan administrasi publik. Pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang banyak menuntut akan pelayan publik yang lebih baik. Didalam masyarakat yang heterogen, peran pemerintah akan semakin menyempit serta tidak lagi mendominasi dan monopoli tetapi lebih kepada memberdayakan (empowering) peran serta masyarakat terutama dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi makro dan mikro. Peranan pemerintah daerah sebagai regulator, stabilisator dan fasilitator juga sangat diperlukan sebagai penguasa wilayah untuk menjembatani dan menyeimbangkan antara keinginan pelaku bisnis dan kepentingan masyarakat agar tidak menimbulkan distorsi dan stagnasi. Industri pariwisata sebagai salah satu mata rantai perekonomian dalam pengelolaannya tidak akan terlepas dari ketiga aktor tersebut, namun dalam menjalankan perannya tidak akan terlepas dari kondisi sosial budaya didaerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa kerjasama pola kemitraan antara pemda, swasta dan masyarakat di Kabupaten Manokwari dalam mengembangkan industri pariwisata dan untuk memahami peran dari masing-masing pelaku serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola kemitraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sebagai sumber data dan populasinya adalah yang diwakili pemerintah daerah seperti Bupati dan pejabat dinas/intansi terkait yang ada hubungan dengan pariwisata, para pelaku bisnis pariwisata dan masyarakat peduli wisata dengan menggunakan sample bertujuan (purposive sampling) yang ditentukan pada orang-orang tertentu. Dari hasil analisis dan pembahasan ditemukan dalam kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta beberapa pola yang digunakan adalah pola inti plasma, pola sub kontrak, pola dagang umum, pola waralaba dan pola keagenan dalam pengembangan industri pariwisata sepenuhnya belum berjalan efektif, kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hanya berasal dari pajak perhotelan dan restoran, sedangkan kontribusi sektor pariwisata khususnya obyek dan daya tarik wisata belum mencapai hasil yang optimal. Koordinasi yang lemah antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan instansi lain dalam kerjasama lintas sektoral belum berjalan harmonis, penerapan strategi belum tepat sasaran, sehingga kurang optimal. Sumber daya manusia untuk promosi pariwisata masih lemah, kesiapan produk dan peluang pasar belum terorganisir dengan baik. Kerjasama kemitraan dalam pengembangan industri pariwisata masih dilakukan dengan sistim kontraktual. Efek rembesan (trickle down effect) dari kerjasama pola kemitraan tersebut secara langsung belum memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari untuk membuat kebijakan tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah dan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata sebagai detail perencanaan pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Kemudian lebih meningkatkan pariwisata sebagai sektor andalan (leading sector) dengan membuat kebijakan seperti Peraturan daerah tentang kepariwisataan daerah, kerjasama pola kemitraan dan kebijakan anggaran yang pro “pariwisata”, sehingga masyarakat akan diuntungkan dengan adanya efek imbasan kebawah (trickle down effects) dari implementasi kebijakan tersebut. Suatu kebijakan, atau program akan berhasil dalam implementasinya, pemerintah perlu melakukan survey terlebih dahulu, bertujuan memperoleh data dan informasi serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat sehingga membangkitkan partisipasi aktif masyarakat.

Synergy between local government, private institution and society in realizing good governance is a agenda toward bureaucracy and public administration reformation. Government will face smarter people that more demand better service. In heterogeneous society, role of government will be increasingly less and no dominate and monopolize but empowering people participation in driving macro and micro economic sector. Role of local government as regulator, stabilizer and facilitator is required as local leader to bridge and balance business actors desire and public interest in order not to distortion and stagnation. Management of tourism industry as a chain link of economy is not separated from social cultural condition in local area. This research was intended to describe and analyze partnership pattern between local government, private institution and society in Manokwari in developing tourism industry and to understand role of each actor as well as to identify factors influencing partnership pattern. This research used descriptive qualitative method and data collected through in-depth interview, observation and documentation. Data source is local government represented by the Regend and official of institution related to tourism, tourism business actor and society care tourism using purposive sampling determined for certain persons. Result of analysis and discussion indicated that there are some patterns of partnership between local goverment, and private institution consisting of nucleus- plasma, sub contract pattern, general trading pattern, franchise pattern and agency pattern in developing tourism industry. The partnership have not run effectively in which local original revenue only come from hotel and restaurant tax, while contribution from tourism object was not optimal. Weak coordination between cultural and tourism office and other institution in cross sectoral cooperation was not harmonic in which startegy implementation have not appropriate. Human resource for tourism promotion is weak. In addition, product readiness and market oppotunity has not been organized well. Partnership cooperation in developing tourism industry was still done by contract system. The trickle down effect of the cooperation has not directed to give positive impact for people economic growth. It is recommended that local government of Manokwari regency should make policy on local tourism development plan and tourism object development plan as detail of sustainable tourism development. Then, it should increase tourism ad leading sector by making regulation on local tourism, partnership cooperation and pro-tourism budgeting policy, so people will benefit from the trickle down effect. For success implementation of a policy or program, government should do survey first to gather data and information and to accommodate people need to encourage people participation.

Kata Kunci : -