PENERAPAN DESENTRALISASI ASIMETRIS TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Helmy Boemiya, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2014 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menggambarkan dan menganalisis penerapan desentralisasi asimetris dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini sebagai upaya merumuskan konsepsi hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Penelitian ini dilakukan secara normatif dan empiris yang mengedepankan studi pustaka dengan basis data sekunder, yaitu : bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian didukung oleh data primer yang berbasis data dari lapangan, dalam hal ini wawancara langsung dengan narasumber yang berkompetensi mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan juga beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, konsep, historis dan kasus. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif komprehensif dan di analisis secara deskriptif-preskriptif. Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan yang dibagi dalam beberapa daerah, tentunya diperlakukan cara yang efektif dan efisien dalam mewujudkan cita-cita NKRI. Salah satu caranya ialah dengan pengembangan dan penerapan konsep desentralisasi asimetris terhadap pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Penerapan desentralisasi asimetris dalam kerangka NKRI berbentuk daerah khusus dan daerah istimewa, hal ini sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan ialah Provinsi Papua, Aceh, DKI Jakarta, Papua Barat dan DIY. Salah satu daerah yang paling ideal dalam penerapan desentralisasi asimetris ialah DIY, yang mana penerapannya didasarkan pada pemikiran yang matang dan terarah, bukan karena ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI, melainkan memperkokoh NKRI dengan keistimewaan yang dimiliki oleh DIY. Kata kunci : Desentralisasi Asimetris, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.

This study aims to determine, to understand, to describe and to analyze the application of asymmetrical decentralization within the framework of the Unity of the Republic of Indonesia, especially Yogyakarta. It is an effort to formulate a conception of the relationship of the central government and the local government is able to realize the ideals of the Indonesian state that are fair, prosperous and prosperous. This study is conducted in normative and empirical literature study that prioritizes the secondary data, namely: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the secondary data is supported by the data based on primary data from the field using a competent source interviews regarding the problems in this research. In this study, it uses also some approaches, namely: legislation approach, concept approach, historical approach and case approach. The data obtained, it is processed comprehensivelyqualitatively and analyzed descriptively-prescriptively. The results shows that Indonesia is a state that shaped the unity which is divided into several areas, treated in an effective and efficient way to realize the ideals of the Republic of Indonesia. One way is the development and application of the concept of the asymmetrical decentralization to the local government within the framework of the Unity of the Republic of Indonesia. The application of the asymmetrical decentralization within the framework of the Unity of the Republic of Indonesia shapes the special areas. This is in accordance with Article 18B Paragraph (1) the Constitution of 1945 that the regions given specificity are Papua Province, Aceh, Jakarta, West Papua and Yogyakarta Special Province. One of the most ideal areas in the application of the asymmetrical decentralization is Yogyakarta Special Province where that application is based on careful thought and targeted not because it wants to separate from the Unity of the Republic of Indonesia but strengthen the Unity of the Republic of Indonesia with specificity in Yogyakarta Special Province. Keyword: Asymmetrical Decentralization, Unity of Republic of Indonesia, Yogyakarta

Kata Kunci : Desentralisasi Asimetris, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta