PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA DI KEDAI KOPI ESPRESSO BAR DAN SIMPLY FRESH LAUNDRY

RIDHO IMAM NAWAWI, Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum bagi penerima waralaba terkait adanya kewajiban pemberi waralaba untuk memenuhi kriteria waralaba berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam hal ini DISPERINDAGKOP dalam melindungi penerima waralaba terkait perjanjian waralaba di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketiga, mengetahui implikasi hukum pemberi waralaba melakukan perjanjian waralaba dalam hal usaha pemberi waralaba belum memenuhi kriteria waralaba. Penelitian ini merupakan penelitian empiris menggunakan pendekatan sosiologis dengan pendukung normative-yuridis . jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. data primer didapat dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder didapat dari studi pustaka. teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber dan responden. penelitian lebih lanjut dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah di Provinsi DIY belum ada satu pun PEMDA di tingkat Kabupaten maupun Kota yang menindaklanjuti Petunjuk Teknis (JUKNIS) tersebut ke dalam Peraturan Daerah. Kedua, implikasi hukum pemberi waralaba melakukan perjanjian waralaba dalam hal usaha pemberi waralaba belum memenuhi kriteria waralaba, yaitu Perjanjian waralaba yang telah dibuat batal demi hukum karena pemberi waralaba tidak wenang dalam membuat perjanjian waralaba dan Pemeberi waralaba tidak berhak memungut atau menerima franchise fee atau biaya awal yang harus dibayar dimuka atas penggunaan merek pewaralaba dan pedoman operasional

The purpose of this research are. first, to understand about the protection of law for the franchisees in accordance with the existence of the obligation of franchisors in meeting the criteria of franchise based on Governmental Act No. 42 Year 2007 concerning Franchise in Daerah Istimewa Yogyakarta. Second, to understand the role of Government of Province, in this case, DISPERINDAGKOP, in protecting franchisees in accordance with the franchise agreements in Daerah Istimewa Yogyakarta. Third, to understand the implication of law of the franchisors in conducting franchise agreements in the case of the franchisors has yet to meet the criteria of franchise. This research is an empirical legal research using the sociological approach of juridical normative support. Type of Data in this study are primary data and secondary data. primary data from field research, while the secondary data obtained from literature study. Tehniques of data retrieval is done by way of interviews with resource persons and respondent. Further research data analyzed by descriptive qualitative methods. The result of this research are There is no District Authority in the Province of DIY that implements techincal guidelines to DISTRICT ACT. there are two implications of franchisor making franchise agreements when the franchisors have yet to meet franchise requirements, the franchise agreements will be null and void because the franchisors have no right in making agreement and franchisors are not entitled to get the franchise fee or down payment of the use of franchise brands and operational guidelines.

Kata Kunci : Franchise Agreement, Franchisee, Protection of Law