Politik Hukum Pancasila dalam Menanggulangi Gerakan Radikalisme di Indonesia

IMAM MUHLIS, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

2014 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam politik hukum Pancasila dalam menanggulangi gerakan radikalisme di Indonesia dan merekomendasikan bahwa ideologi Pancasila sudah final dan harga mati bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi di era reformasi ini, ideologi Pancasila justru terkesan menjadi tidak “populer”, bahkan jatuh terpuruk di tengah kehadiran beberapa kelompok konservatif dan radikal. Di tengah-tengah aksi radikalisme yang kian marak terjadi di Tanah Air itu, maka publik Indonesia-pun kembali ramai mewacanakan upaya pelembagaan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh bangsa Indonesia untuk membentuk moral masyarakat yang mumpuni dalam rangka menanggulangi gerakan radikalisme. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, sedangkan dari segi sifat laporannya adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan historis (historical approarch), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta pendekatan politik hukum (legal policy approach). Dalam penelitian ini, sebagian besar data diperoleh melalui studi pustaka dan dilengkapi data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa serta ideologi yang dapat menanggulangi gerakan radikalisme. Karena itu, ada beberapa strategi dalam menanggulangi gerakan radikalisme antara lain, Pertama, perlu ada lembaga khusus yang dapat mengawal ideologi Pancasila. Kedua, pembudayaan nilai-nilai Pancasila hendaknya lewat pendidikan formal mulai pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ketiga, perlu ada kontrol terhadap organisasi massa radikal yang berpotensi melakukan makar terhadap ideologi Pancasila dan yang tidak sejalan dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian menurut hemat penulis, upaya pelembagaan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara dinilai cukup ampuh untuk menanggulangi dan mematahkan mata tantai gerakan fundamentalisme, radikalisme dan terorisme di negara Indonesia ini.

This research is aiming to deeply study the effectiveness of the legal policy of Pancasila in overcoming radicalism in Indonesia and is recommending preventing Pancasila as the best and final ideology of the nation and state of Indonesia. But in the Reformasi era, the ideology of Pancasila unfortunately appears to become unpopular. It even falls down amongst the emergence of some conservative and radical groups. Amongst the movements of radicalism which become more frequently take place in the archipelago, Indonesian people begin to discuss publicly various attempts to institutionalize and civilize the values of Pancasila in the state enforcement. These attempts are regarded as effective means to reestablish morality of the society which capable to stem the threat of radical movements. This research is designed as a kind of normative and empirical research of law, while its way of reporting is a descriptive and qualitative one by using four approaches, that is historical, conceptual, statute and legal policy approach. The data here is largely obtained by library research and completed by secondary data. The data obtained by library research is analyzed qualitatively by descriptive deportation. The result of this research is that the strategy to overcome the radical movements in Indonesia is, firstly, that it is needed to establish a specialized agencies to prevent Pancasila Ideology; secondly, that the civilization of the values of Pancasila should be cultivated by formal education, from the elementary school to the college; thirdly, that it is needed to control the radical mass organizations which are potential to do assault to the ideology of Pancasila and the UUD NRI 1945. Therefore, according to the writer, the attempts to institutionalize and civilize values of Pancasila in the state enforcement are considered as affective mean to cut off the chain of fundamentalism, radicalism and terrorism movements in Indonesia

Kata Kunci : -