NETWORK AND CAPACITY ON PUBLIC RENTAL FLATS UTILIZATION FOR LOW-INCOME COMMUNITY A Case of Sleman Regency and Yogyakarta City

MARIA IMMACULATA KRISNA ADYASARI, Prof. dr. Sunyoto Usman, MA.

2014 | Tesis | S2 Pengel. Infrastruktur & Pembangunan Masy.

Gagasan pembangunan rumah susun telah diinisiasi sejak tahun 1980-an dengan diterbitkannya UU no. 16 tahun 1985 tentang rumah susun. Hingga tahun 2013, Kabupaten Sleman telah memiliki 4 lokasi rumah susun dengan status sewa (rusunawa) khusus masyarakat berpenghasilan rendah dan Kota Yogyakarta telah memiliki 3 lokasi rusunawa MBR. Pada kedua daerah tersebut terdapat model yang berbeda dalam pengelolaan rusunawa. Rusunawa di Kabupaten Sleman menggunakan skema UPT, sementara rusunawa di Kota Yogyakarta dengan skema swakelola yang menekankan partisipasi masyarakat lokal. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi perbedaan kedua model pengelolaan rusunawa tersebut terkait jejaring (network) infrastruktur dan kapasitas (personal, komunitas, dan sistem) yang dibentuk bersamaan dengan utilisasi rusunawa. Penelitian dikembangkan dengan metode kualitatif, dengan data kuantitatif sebagai pendukung analisis deskriptif kualitatif berupa penilaian berdasarkan persepsi penghuni. Responden dan informan diambil dari level mikro, yaitu penghuni (penyewa) sebagai beneficiaries, hingga level meso dan makro, meliputi tokoh masyarakat dan pemerintah. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai model pengelolaan mana yang lebih tepat untuk dikembangkan bagi penyelenggaraan rusunawa mendatang, terutama dalam pembentukan jejaring infrastruktur dan kapasitas. Hasil penelitian membuktikan bahwa perbedaan model pengelolaan akan menyebabkan perbedaan jejaring dan kapasitas. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan baik (koeksistensi) jejaring infrastruktur fisik dan performansi pada rusunawa yang dikelola oleh UPT lebih tinggi dari pada rusunawa yang dikelola secara swakelola. Namun demikian, jejaring non-fisik tidak menunjukkan hal yang sama. Rusunawa yang dikelola UPT memiliki kelemahan pada jejaring regulasi dan skill. Sementara itu, kapasitas komunitas pada rusunawa swakelola terbukti lebih unggul dibandingkan rusunawa dengan UPT, yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam kontrol utilisasi. Penelitian ini menemukan bahwa rusunawa yang dikelola UPT memiliki potensi keunggulan dalam merangkul jejaring infrastruktur, sementara rusunawa swakelola unggul dalam hal pengembangan kapasitas komunitas. Keduanya dibutuhkan dan saling berkaitan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

The notion of public rental flats development has been initiated since 1980’s with the publication of Law number 16 of 1985 about public housings. Until 2013, Sleman Regency has four locations of public flats with rental status which are provided for low income communities (LICs), while Yogyakarta City has three locations of public rental flats. Both region has different model in the management of public rental flat (PRF). PRFs in Sleman are managed under Technical Management Unit (UPT) scheme, while PRFs in Yogyakarta City are managed with a self-management scheme which emphasizes in participation of local communities. This study is conducted to investigate the differences in the two models of PRF management, related to network of infrastructure and capacities (of personal, community, and system) that are formed concurrently with the utilization of PRFs. This research is conducted with qualitative methods and supported with quantitative data obtained from residents’ perceptions through questionnaires. Respondents and informants are taken from micro-level, that are residents as beneficiaries of the project, up to meso and macro-level, includes local community leaders and government. This research is expected to provide recommendations on the management model which is more appropriate to be developed for future implementation, as well as the strategies to form infrastructure networks and capacities. This research proves that the difference in management model will lead to difference in networks and capacity. This research found that the coexistence of physical infrastructure network and performance in PRFs managed by UPT is higher than in PRFs managed with self-management. However, non-physical networks do not show the same. UPT model has weaknesses in regulatory and skills networks. Meanwhile, the capacity of self-management model is proven more preeminent than UPT model as seen on high level of local community participation in utilization process. This research found that PRF managed by UPT has a potential to embrace broader infrastructure networks, while selfmanagement PRF is preeminent in developing community capacity. Both networks and capacity are needed to be robust built and can not be separated to promote sustainable development.

Kata Kunci : infrastruktur; jejaring; kapasitas; rumah susun sewa