LKMD/K dan implementasi program pengentasan kemiskinan :: Suatu studi implementasi program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi (PDM-DKE) di kota Pontianak

RUSDIONO, Prof.Dr. Moeljarto Tjokrowinoto

2001 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) dalam mengorganisir kegiatan masyarakat dalam proses implementasi Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) di Kota Pontianak, yang diasumsikan dipengaruhi oleh aspek birokrasi. Untuk mencapai tujuan itu, data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi dilengkapi dengan pengumpulan data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi program PDM.DKE. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dan jenis penelitiannya adalah studi kasus, yakni mendiskripsikan tentang bagaimana aspek birokrasi dalam menunjang keberhasilan implementasi PDM-DKE. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kewenangan yang diberikan kepada LKMD/K dalam mengorganisir kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan PDM-DKE, dalam kenyataan cenderung adanya dominasi oleh Lurah yang secara struktural menjabat sebagai Ketua Umum lembaga ini, yang mengartikan lembaga menurut pengertiannya dan menghindarkan LKMD/K sebagai forum musyawarah yang terbuka, dalam menjalankan kewenangannya mengorganisir kegiatan masyarakat terhadap pelaksanaan program, oleh karena dikhawatirkan akan adanya penghalang atas rencana yang telah disusun berkaitan dengan kepentingannya, sehingga menjadikan pelaksanaan PDM-DKE Priode I selalu menghindar dari keterbukaan, dan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Kenyataan itu, menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang menuntut untuk dilakukan segera reformasi di kelembagaan LKMD/K, yaitu dengan melepaskan kedudukan Lurah sebagai Ketua Umum. Reformasi ini, berdampak positif dengan memudarnya dominasi Lurah, dan menempatkan dirinya sebagai fasilitator yang mendorong LKMD/K menjadi lebih otonom dalam menjalankan kewenangannya mengorganisir kegiatan masyarakat, dalam arti lembaga memiliki kebebasan dalam memberdayakan potensi maupun kemampuannya untuk berkreativitas dan berinovasi dalam pelaksanaan PDM-DKE Priode II. Implementasi PDM-DKE Priode II itu, dalam kenyataannya dipengaruhi oleh struktur birokrasi dengan sifatnya yang longgar dan terbuka, sehingga memungkinkan adanya peningkatan kewenangan yang penuh dari masyarakat dalam mengorganisir kegiatan melalui forum LKMD/K. yang lebih terbuka dan demokratis serta memahami prosedur secara fleksibel sesuai dengan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, dukungan responsivitas dari tim pelaksana yang ditunjuk oleh masyarakat dalam meluangkan waktu, mengerahkan segala potensi dan kemampuannya dalam menjalankan program, yang operasionalnya dilakukan melalui berbagai cara dan strategi, dengan melakukan koordinasi dan komunikasi timbal balik diantara semua komponen yang terlibat dalam berbagai kesempatan, untuk menyatukan tindakan dan mencapai tingkat pemahaman yang setara bagi pihak yang terlibat pada semua tingkatan dalam pelaksanaan program, guna mewujudkan otonomi bagi masyarakat dalam memberdayakan potensi dan kemampuannya mengorganisir kegiatan program.

This research was aimed to recognize authorities of Village Society Endurance Institution (LKMD/K) in organizing activities in implementation process of District Developing Program to Cope Impacts of Economic Crisis (PDM-DKE). It was assumed that it was influenced by bureaucracy aspects. To achieve this objective, primary data in this research were collected by interview technique observation in addition to collecting secondary data relating to documents of implementation of PDM-DKE. The method used in this research was descriptive method, and the kind of this research was a study case, that was to describe how could bureaucracy support successes of PDM-DKE implementation. According to the research results, it was showed that authorities given to LKMD/K in organizing society activities towards implementation of PDM-DKE tend to be dominated by Head of Village structurally in position of General Head, in managing authorities of LKMD/K to organize society activities, by implemented without any democratic and open manner, because of fears to threat plann composed of their interesting, so that implementation of PDM-DKE in 1 Period failed in the implementation. It triggered hard reaction from society which charged to reform organization of LKMD/K, that was by stepping down Head of Village as General Head. This Reform to impact of Head of Village and Colleagues which they are not dominant in program implementation process. In addition to, it placed Head of Village in position as fasilitation in motivation to LKMD/K more autonomous in term of the instution had a freedom to develop their potency and ability to be creative and innovative in organizing its activities towards implementation of PDM-DKE in 1I Period. This Implementation of PDM-DKE in II Period was influenced by bureaucracy structure of organic-adaptive with its open and relax nature so that authorities of society increased to organize activities through LKMD/K forum in more open and democratic manner and its procedures were well understood according to dynamics growing in the mid of society. In addition, responses of implementing teams charged by society supported in giving their time, directing all potencies and abilities to perform programs. These programs were implemented by several ways and strategies by coordinating and communicating in two direction of all involved components in all activities, to unite actions and achieve understanding level for involved parties in all levels in program implementation, to realize autonomous for society in developing potencies and abilities to organize program activities, as a key to achieve successes of PDM-DKE oriented to develop society.

Kata Kunci : LKMD, Pengentasan Kemiskinan, Poverty Alleviation, Bureaucracy Aspects, Dominant, Empowerment