SANKSI GANTI RUGI TERHADAP NOTARIS AKIBAT AKTA YANG DIBUAT DIHADAPANNYA

Roidoan Manik, Dr. Sutanto, SH., M.S

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara notaris dan penghadap sebagai dasar pengenaan sanksi ganti rugi serta kualifikasi perbuatan notaris yang dapat dikenakan sanksi ganti rugi dan perubahan kedudukan akta notaris akibat pengenaan sanksi ganti rugi. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengacu pada asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan sistematika hukum, sebagai penelitian hukum normatif maka penelitian didasarkan pada penelitian dokumenter (kepustakaan) untuk mendapatkan data sekunder di bidang hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, hubungan hukum dalam pembuatan akta yang dibuat dihadapannya antara notaris dan penghadap dalam hal pengenaan sanksi ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum. Kedua,. kualifikasi perbuatan notaris yang dapat dikenakan sanksi ganti rugi terhadap akta yang dibuat dihadapannya diatur dalam UUJN jika melanggar larangan mengenai teknis pembuatan akta diatur dalam Pasal 16 ayat (12), Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3) , Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (4) UUJN dan jika tidak diatur oleh UUJN notaris dapat dituntut ganti rugi dengan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Ketiga, apabila notaris telah dikenakan sanksi ganti rugi maka berkaitan dengan kedudukan akta terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

The objective of this study was to understand legal relationship between notary and attendant as basic imposition of indemnity sanction and qualification of notary action, which may be sanctioned for indemnity and change in notary deed position as result of imposed indemnity sanction. This study used to write this thesis is normative-legal study. Normativelegal study is a study leading to legal principles, legal norms and legal systematic as normative-legal study, so that the study is based on documentary (library) research to collect secondary data in aspect of law. The results of study found that: first, legal relationship in the made deed between notary and attendant in relation to imposition of indemnity sanction is illegal action. Second, qualification of notary action which may by imposed for indemnity sanction against the made deed is regulated in UUJN if violating prohibition concerning deed making technique regulated in Article 16, Paragraph (12), Article 44, Paragraph (5), Article 48, Paragraph (3), Article 49, Paragraph (4), Article 50, Paragraph (5) and Article 51, Paragraph (4), of UUJN and if it is not regulated in UUJN, the notary can be claimed for indemnity by complying with requirements of illegal action which has been regulated in Article 1365 of Civil Code. Third, if notary has been imposed for indemnity sanction, association with degraded deed position becomes underhand deed or the deed is void for law.

Kata Kunci : Sanksi ganti rugi, notaris, akta