PEMBIAYAAN OBAT BERKESINAMBUNGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Asriullah Jabbar, Prof. DR. Sri Suryawati, Apt;. dr. Sunartono, M.Kes

2014 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

LatarBelakang :Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan salah satu dari 11 bidang kewenangan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penyerahan ini dilakukan atas dasar pertimbangan pemerataan dan keadilan, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan lebih baik dalam mengakses pelayanan kesehatan. Asumsinya adalah bahwa daerah lebih dekat dan lebih memahami kondisi masyarakatnya sehingga kebijakan pelayanan kesehatan dapat lebih menyentuh kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Pada awal pelaksanaannya terdapat indikasi bahwa pelayanan kesehatan di daerah justru dirasakan menurun. Permasalahan ini diduga berawal dari proses politik (formulasi) atau proses administratif (manajemen) di lapangan, atau pada kedua proses tersebut. Salah satu bentuk penurunan pelayanan kesehatan tersebut antara lain tercermin dalam pengurangan anggaran kesehatan seacara umum dan anggaran obat publik khususnya yang bersumber dari APBD, meski belum pasti namun dapat diduga pengurangan anggaran akan mengurangi kecukupan pengadaan obat publik (Riyanto, 2002). Tujuan Penelitian: untuk memastikan bahwa anggaran obat cukup di sarana pelayanan kesehatan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Untuk Melihat penganggaran untuk obat dalam 10 tahun terakhir, dan menganalisis komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjamin kesinambungan pembiayaan obat. Metode penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan rancangan case study. Hasil Penelitian : Respon Pemerintah daerah kabupaten kota terhadap penganggaran obat melalui pendamping APBD sangat bervariasi sejak adanya penganggaran obat dari pemerintah pusat melalui Buffer stock, Dana Alokasi Khusus (DAK), Askes dan lain-lain. Biaya Obat perkapita kabupaten kota di provinsi Sulawesi Tenggara berfluktuasi dan mengalami peningkatan, Biaya perkapita ini masih dibawah standar WHO dalam Medicine Strategy 2000-2003 yang menyebutkan bahwa dalam komponen keterjangkaun obat esensial harus tersedia dana sektor pemerintah per tahun minimum US $ 2 (Rp. 22.000). Kesimpulan; Dinamika anggaran obat kabupaten /kota berbagai sumber di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 10 tahun terakhir (2004-2013) sangat berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan, Sedangkan Kabupaten/kota yang memiliki biaya obat perkapita sesuai standar WHO yaitu Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Buton Utara, dan kabupaten/kota yang lain bervariasi di bawahnya. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai 2 kabupaten / kota yang memiliki komitmen tinggi dan 10 kabupaten/kota memiliki komitmen rendah dalam menjamin kesinambungan pembiayaan obat di wilayah administrasi masing-masing.

Background: The administration of health service is one out of 11 authority sectors that was rendered to the region in order to the implementation of regional autonomy. This rendering was performed based on consideration even distribution and equity, therefore the public have better opportunity to access health service. The assumption is that the region is closer and more understand their citizen condition therefore the policy of health service can be more touch their actual citizen need. In the early of implementation, there was indication that health service in the region was felt even decreased. This problem was expected started from political process (formulation) or administrative process (management) in the field, or in both processes. One of the decreasing form of health service among others was reflected in the decreasing of health budget generally and public medicine budget especially that sourced from APBD, though it was not certain but it can be expected that the budget decreasing would reduce the sufficiency of public medicine procurement (Riyanto, 2002). Objectives: To ascertain that the drug budget is sufficient for health service facilities in Southeast Sulawesi Province, to knowing the budgeting for a drug in the last 10 years, and to analyze the commitment by the regency/municipality regional government to assure the continuity of drug financing. Methods: This was descriptive analytic study by case study design. Results: Government's response to the urban district budgeting via satellite budgets drugs vary widely, as the drug from the central government budget through the buffer stock, Special Fund allocation (DAK), Askes and others. The medicine cost per capita in the regency/municipality in Southeast Sulawesi Province was fluctuated and experienced increasing. Most of that cost of per capita was still below the WHO standard in Medicine Strategy 2002-2003 that stated that in the component of essential medicine affordability should available of government fund per year minimum at US$2 (Rp 22,000). Conclusion: The dynamic of regency/municipality medicine budgeting from various sources in Southeast Province in the last 10 years (2004-20013) was very fluctuated and tend to experience increasing, whereas the regency/ municipality which had medicine cost per capita appropriate to the WHO standard were North Konawe Regency and North Buton Regency, and other regency/municipality was varied below that. The regional government of Southeast Sulawesi Province had 2 regency/ municipality which had high commitment and 10 regencies/municipalities which had low commitment in assure the sustainability of medicine financing in their respective administrative areas.

Kata Kunci : Kata kunci :Sustainable Financing, Desentralisasi, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.