Pengalihan Anak Perusahaan PT Askes (Persero) Menuju BPJS Kesehatan dan Implikasinya Bagi Manfaat Peserta Jaminan Kesehatan

Adhi Kristian, Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalihan PT AJII dalam transformasi PT Askes (Persero) Menuju BPJS Kesehatan. Selain itu untuk mengetahui implikasinya bagi manfaat peserta jaminan kesehatan. Penelitian ini bersifat normatif empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum serta kenyataan dalam praktik di lapangan, dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Responden dalam penelitian ini yaitu Komisaris Utama PT AJII, sebagai pengawas internal pengalihan tersebut. Sedangkan narasumber, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan ahli jaminan sosial terkait yang memberi informasi maupun solusi tentang permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dianalisa dengan metode secara kualitatif. Hasil penelitian, ditemukan bahwa 80% saham PT AJII diakuisisi, mengakibatkan beralihnya pengendalian peseroan. Proses pengalihan tersebut problematik, dilematis dan berpotensi ilegal. Selain menyangkut 3 rezim hukum yang berbeda, pengalihan juga harus menyeimbangkan kepentingan publik yaitu stakeholder peserta jaminan kesehatan dan kepentingan privat yaitu shareholder PT AJII. Ada potensi ilegal, tanggal 23 Desember 2013 proses pengalihan PT AJII baru pada tahap penandatangan kesepakatan pengambilalihan, padahal, proses harus tuntas sebelum 1 Januari 2014. Hal ini, sesuai ketentuan pasal 60 ayat (3) UU BPJS, tanggal 1 Januari 2014 PT Askes (Persero) telah bubar, sehingga perbuatan hukum atas nama PT Askes (Persero) termasuk untuk mengalihkan anak usahanya tidak dimungkinkan lagi, pengurus PT Askes (Persero) telah beralih menjadi pengurus BPJS Kesehatan. Selain itu, ditemukan juga bahwa pengalihan dapat berimplikasi kepada peningkatan kapasitas pelayanan BPJS Kesehatan dan peningkatan manfaat bagi peserta.

This research aims to learn the transfer of PT AJII in the transformation process. Additionally, this research also aims at learning the implications of the transfer for the capacity of service of BPJS Kesehatan. This is a normative empirical research, which analyzes provision of the prevailing laws, legal principles and the reality of practice in the field by carrying out library and field research. Respondent of the research was the Primary Commissioner of PT AJII, who acted as internal supervisor of the transfer. The informants of the research were the member of Dewan Jaminan Sosial Nasional (National Social Security Board), and experts of social security who provided information and solution about the problems researched. The data obtained were analyzed by using qualitative method. Research result indicated that 80 % shares of PT AJII were acquiesced, resulting in a transfer of control toward the company. The transfer process was problematic, dilemmatic, and potentially illegal. In addition to the three different legal provisions involved, the transfer also had to comply with both the public interest, that was the stakeholder participants, and the private interests, that was the shareholder of PT AJII. There was a possibility of illegality; on 23 of December 2013, the transfer process of PT AJII was still in the stage of agreement signing, while the whole process had to end before 1 January 2014. This is in accordance with article 60 paragraph (3) of BPJS Law, on 1 January 2014 PT Askes was dispersed, so that legal acts on behalf of PT Askes, including the transfer of its subsidiary company, was deemed impossible, because the management of PT Askes had become the management of BPJS Kesehatan. Additionally, it was also found that the transfer could have an implication to the increase of the service capacity of BPJS Kesehatan and the increase of utility for the participants. Keywords : BPJS Kesehatan, assets transfer, implications , utility

Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Pengalihan Aset, implikasi, manfaat