PENGUATAN EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI INDONESIA

Hasnia, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum

2014 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep kebijakan strategi penguatan eksistensi komisi pemberantasan korupsi (KPK) di Indonesia sehingga tujuan KPK dapat tercapai yakni untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengutamakan studi pustaka yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa penguatan eksistensi KPK dapat dilakukan melalui tiga Kebijakan strategi. Pertama Upaya-upaya perbaikan pada sistem dengan penggalangan dan perkuatan dukungan dari warga masyarakat agar KPK dapat bekerja dengan sebaik mungkin, dan terhindar dari pihak yang berupaya melemahkan keberadaan KPK. Kedua Memperkuat kerangka regulasi dengan cara mendorong pengaturan mengenai keberadaan KPK di beberapa daerah dan dengan cara memperkuat eksistensi KPK secara konstitusional (pengaturan eksistensi KPK sebaiknya dimuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Ketiga adalah melakukan harmonisasi dan menyusun peraturan perundangundangan dibidang pemberantasan korupsi dan sektor lain yang terkait (meninjau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip UNCAC). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dapat dilihat dari Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai lembaga negara yang independen, KPK berada diluar Criminal Justice System. Namun KPK diatur secara korelasi yang dilandasi oleh undang-undang sehingga KPK senantiasa berkolerasi dengan sistemsistem di dalam sistem peradilan pidana (Criminal Justice System), sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan fungsi kekhususannya yang menempatkan KPK sebagai salah satu sub-sistem dari sistem peradilan pidana.

This study aims to formulate a concept of strategic policy of the reinforcement of the existence for corruption eradication commission (KPK) in Indonesia so that the purpose of the commission can be achieved namely to increase the efficiency and yield to the eradication of corruption. In addition, it aims to find, to analyze and to understand the existence of the corruption eradication commission in the criminal justice system in Indonesia. This research is a normative legal research with emphasis on the literature study that is the legal research conducted by researching and analyzing library materials or secondary data that consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. To obtain comprehensive results, this research uses two approaches namely the legislation approach and conceptual approach. The data obtained will be processed and analyzed qualitatively descriptive-prescriptive. Based on the results of this study, those are obtained that the reinforcement of the existence for corruption eradication commission can be conducted by three strategic policies. The first is repair system strategies by promoting and strengthening of support from the community so that the commission can work as good as possible, then avoided from who make an effort to undermine the existence of the commission. The second is strengthening the regulatory framework strategies by encouraging the setting about the existence of the commission in a number of areas and by the reinforcement of the existence for the commission constitutionally (the setting of existence for the commission should be included in the Constitution of 1945). The third is to make and to draft the legislation in the field of eradicating corruption and other related sectors (Reviewing compliance with the principles of the UNCAC). The existence of the corruption eradication commission in the Criminal Justice System in Indonesia can be seen from the Act on Corruption Eradication Commission. The commission as an independent state agency located outside the Criminal Justice System. However, the commission is governed correlatively with the system in the justice system so the commission is always correlated with the systems within the criminal justice system. Based on Act No. 30 of 2002 with a specialization function puts the commission as one of the sub-systems of the criminal justice system.

Kata Kunci : Penguatan, Eksistensi, KPK