POLITIK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP INTERNET SERVICE PROVIDER DALAM CYBER CRIME

Alwalid Muhammad, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto S.H.,M.Hum

2014 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini mengkaji tentang politik hukum pertanggungjawaban pidana pada internet service provider dengan tujuan mendeskripsikan kerangka teoritis yang mendasari internet service provider dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, mengeksplisitkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada internet service provider jika terlibat dalam cyber crime dan menemukan parameter dan menyarankan politik hukum pertanggungjawaban pidana yang ideal kedepannya sebagai hukum yang di cita-citakan ( ius constituendum) dalam dunia cyber sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan informasi modern. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif didukung oleh data yang diperoleh di lapangan dengan pendekatan penelitian politik hukum yang digunakan untuk mengkaji ius constitutum dan memberikan pemikiran kearah ius constituendum tentang pertanggungjawaban pidana pada internet service provider. Hasil penelitian pada permasalahan yang pertama, menunjukan bahwa selama ini pertanggungjawaban pidana pada internet service provider sebagai koorporasi secara teoritis masih menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ahli yang cukup tajam terutama dalam hal penyidikan, penggeledahan dan penyitaan. Mengenai permasalahan kedua, didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait bentuk pertanggungjawaban pidana jika internet service provider terlibat dalam cyber crime masih belum diatur secara jelas dan tegas. Selain itu, masalah yang dihadapi penyidik yang menyebabkan internet service provider belum dapat dipertanggungjawabkan karena dalam hal penyidikan, penggeledahan dan penyitaan harus meminta izin terlebih dahulu dalam pelaksanaanya dari ketua pengadilan negeri setempat atau menteri informasi dan komunikasi. Menjawab permasalahan ketiga, Pancasila sebagai ruh dasar yang digunakan dalam politik hukum di Indonesia harus dijadikan dasar berpikir, sumber nilai dan orentasi dalam menentukan arah pembangunan politik hukum Indonesia. Dalam perjalanan era modern perlindungan masyarakat di dunia maya hingga saat ini masih sangat lemah dan jauh dari harapan melalui produk hukum positif dewasa ini.

This research studied about legal politic of criminal responsibility for internet service provider aiming to describe theoretical framework as a base of internet service provider to have criminal obligation, making explicit of the form of criminal responsibility burden to internet service provider if involved in cyber crime and finding the parameter and giving suggestion of ideal legal politic of criminal responsibility in the future as a dreamt law ( ius constituendum) in cyber world according to the requirement of technological advances and modern information. This research was a normative research supporter by data obtained in the field using research approach of legal politic used to study ius constitutum and gave thought toward ius constituendum about the criminal responsibility for internet service provider. The research result for the first problem showed that so far, the criminal responsibility for internet service provider as cooperation is still promoting sharp enough difference of idea among the experts, mainly in case of investigation, searching, and confiscation. For the second problem, in Regulation Number 11 year 2008 about he Electronic Information and Transaction in relation with the form of criminal responsibility if internet service provider is involved in cyber crime is still not arranged clearly and firmly. Besides, the problem faced by the investigators causing the internet service provider could not be obliged by responsibility because in the investigation, searching, and confiscation has to have license in its implementation from the chairman of local court or from the Minister of information and communication. Answering the third problem, Pancasila as the spirit used in legal politic in Indonesia has to be the ideology, the source of value and orientation in determining the direction of legal politic development in Indonesia. On the way of modern era, societal protection in cyber world is still weak and far from the expected one, through the product of positive law recently.

Kata Kunci : Politik hukum, Pertanggungjawaban Pidana, internet service provider, cyber crime