TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) GANDA (STUDI KASUS NOTARIS NKA DI KOTA DENPASAR)

Odilia Chrisanta B, Pitaya, S.H., M.Hum.

2014 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Ganda (Studi Kasus Notaris NKA di Kota Denpasar)” bertujuan untuk mengetahui proses hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli sebagai pihak yang dirugikan atas perjanjian pengikatan jual beli ganda yang dibuat notaris dan mengetahui tanggung jawab seorang notaris kepada salah satu pembeli sebagai pihak yang dirugikan atas perjanjian pengikatan jual beli ganda. Penulisan ini bersifat yuridis empiris dengan penelitian hukum terhadap data primer dan sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPJB pertama sebagai akta yang sah. PPJB kedua tidak sah merupakan PPJB simulasi yang melawan hukum, sehingga akta tersebut batal demi hukum. Secara perdata notaris melakukan perbuatan melawan hukum sehingga diputus untuk tanggung renteng dengan Tergugat I untuk membayar kembali uang pembeli kedua yang dirugikan tersebut. Secara pidana perkara masih belum bisa dilanjutkan ke penyelidikan karena kurangnya bukti dan kurang tepatnya pengajuan pasal-pasal tentang penipuan dan penggelapan dalam kasus PPJB ganda. Penggugat dapat mengajukan kembali laporan atas dasar Pasal 16 UUJN yaitu akta notaris harus menyatakan kebenaran dan Pasal 266 jo 55 KUHP dimana notaris bersama-sama memasukan keterangan palsu dalam akta.

The entitled research “The Liability of Notary in Making the Agreement of Dual Sale and Purchase Binding (Case Study of Notary in Denpasar City)”aims to know the legal process that may be taken by the buyer as an incapacitated party of the agreement of dual sale and purchase binding made by the notary and to know the liability of the notary toward one of the buyers as the incapacitated party of the agreement of dual sale and purchase binding. This research was a juridical empiric research with the legal research of the primary data and secondary data. The entire collected data were analyzed through qualitative method. The result of this research showed that the first agreement of dual sale and purchase binding was valid, and the second invalid agreement of dual sale and purchase binding represented a simulation of the agreement of dual sale and purchase binding that against the law, so that the aforementioned deed was null and void. As in private matter, the notary acted against the law, so was determined that the notary should joint liability with the defendant 1 to pay back the second incapacitated buyer. As in criminal matter, the dispute still could not be continued to the investigation yet due to lack of evidences and the submission flawed of fraud and embezzlement articles in the case of the agreement of dual sale and purchase binding. The plaintiff resubmitted the statement on the basis of the article 16 of Notary Occupation Law, representing that the notarial deed shall express the truth and article 266 jo 55 Indonesian Criminal Code where the notary jointly insert false statements in the deed.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Notaris, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Kasus Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ganda