ANALISIS TINGKAT PENERIMAAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA PADA YURISDIKSI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

Marisa Eka Putra, Dr. Ir. Eko Nugroho, M.Si.

2014 | Tesis | S2 Teknik Elektro

Mahkamah Agung R.I saat ini menggalakkan program peningkatan layanan terhadap publik dengan berdasarkan pada Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karena itu Mahkamah Agung RI dalam blue print MA.RI 2010-2035 menekankan keterbukaan informasi khususnya bidang peradilan. Salah satu program untuk menjalankan undang-undang tersebut maka dibuat lah sebuah Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dimana informasi tentang perkara yang sedang berjalan dapat diketahui oleh publik untuk menggantikan sistem manual yang ada saat ini. Diterapkannya sistem ini menimbulkan permasalahan tentang penerimaan dari sisi pengguna sistem tersebut. Apakah sistem tersebut dapat diterima dengan baik atau malah sebaliknya, yang mengakibatkan keterbukaan informasi terhadap publik menjadi terhambat. Analisis ini menggunakan metode Technology Readiness and Acceptance Model yang merupakan sebuah model hasil integrasi antara Technology Readiness Index (TRI) dan Technology Acceptance Model (TAM). Dengan model tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung R.I pada umumnya dan pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada khususnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan teknik pemodelan Part Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pengguna SIPP berada dalam kategori cukup baik, yang berarti pengguna SIPP menerima keberadaan SIPP di lingkungan mereka namun belum optimal dalam pemanfaatannya. Ada 11 hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa variabel yang terdapat dalam model TRAM yang diujikan dalam penelitian ini ada yang berpengaruh dan ada pula yang tidak berpengaruh terhadap penerimaan pengguna SIPP. Kata kunci: Tingkat penerimaan pengguna, SIPP, Technology Readiness and Acceptance Model, SEM,PLS

Mahkamah Agung R.I currently promoting the program to improve service to the public based on Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik and 2010-2035 Mahkamah Agung R.I blueprint emphasizes disclosure of information, especially the judiciary. One of the program to execute the law was then made a search of the SIPP which is where information on ongoing cases can be known by the public to replace the existing manual system. Implementation of these systems raises concerns about the acceptance of the users. Whether the system can be well received or even vice versa, which resulted in the disclosure of information to the public to be blocked. This analysis using Technology Readiness and Acceptance Model which is a model of the result from the integration between Technology Readiness Index (TRI) and the Technology Acceptance Model (TAM). With these models is expected to measure the level of user acceptance of the Case Tracking System on Mahkamah Agung R.I in general and Pengadilan Tinggi in West Borneo in particular. Data analysis was performed using Structural Equation Model (SEM) with Part modeling technique Least Square (PLS). The results showed that the level of user acceptance SIPP to be in pretty good category, which means users receive a SIPP presence in their neighborhood but not optimal in their utilization. There were 11 hypotheses were tested in this study, the results showed that the variables contained in the TRAM models tested in this study there is an effect and some that do not affect user acceptance SIPP. Keywords - The level of user acceptance, SIPP, Technology Readiness and Acceptance Model, SEM, PLS.

Kata Kunci : Tingkat penerimaan pengguna, SIPP, Technology Readiness and Acceptance Model, SEM,PLS