EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH DI SMA NEGERI KOTA YOGYAKARTA

Daris Yulianto, Dr. Ambar Widaningrum, MA

2014 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Kota Yogyakarta digulirkan sejak tahun 2007. Kebijakan ini dimaksudkan untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 tahun. Belum adanya penelitian implementasi pada satuan pendidikan dan beberapa masalah berkenaan pelaksanaan kebijakan JPD, menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses implementasi JPD dan mengetahui bagaimana SNP sebagai pedoman kebijakan pendidikan dapat mewujudkan tujuan dari program JPD. Dengan metode penelitian kualitatif dan penggunaan model evaluasi dari Stufflebeam didapatkan data yang lengkap dan mendalam sehingga membantu peneliti dalam menganalisis kebijakan JPD. Model CIPP meliputi empat aspek yaitu context, input, process dan product evaluation. Penggunaan model ini dipilih karena dari berbagai penelitian sebelumnya menghasilkan penelitian yang mempunyai bobot informasi komprehensif dan memadai. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan JPD pada satuan pendidikan tingkat SMA Negeri di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik. Data yang diperoleh menunjukkan capaian angka kelulusan 100%, tetapi masih terdapat siswa tidak lulus karena faktor lain, seperti pindah rumah, bekerja, dan melakukan tindakan kriminal. Penggunaan SNP sebagai Policy Guidelines dalam kerangka pelaksanaan kebijakan pendidikan sudah dinilai berhasil dalam mendukung terwujudnya tujuan JPD dengan standar kompetensi sesuai SNP. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya capaian indikator kinerja minimal dalam SNP. Data kualitas sekolah dalam pemenuhan SNP adalah sangat baik dengan rerata skor 3,86 pada program SKM, PSB, dan PBKL serta nilai rerata skor 3,91 pada program KTSP, kesemuanya menggunakan penilaian atas 8 indikator SNP. Hasil temuan lain yang sekaligus sebagai umpan balik (perbaikan kebijakan) adalah adanya kesalahan presepsi masyarakat yang menganggap bahwa JPD adalah jaminan pembiayaan dan jaminan masuk sekolah negeri dengan nilai berapapun yang dikuatkan adanya kuota tanpa batasan nilai (RTO). Pembiayaan JPD dinilai tidak tepat waktu dan kurang dalam sisi besaran angka riel untuk pengembangan sekolah. Ketepatan sasaran kebijakan JPD perlu mendapat perhatian untuk mengurangi rasa ketidakadilan ditengah masyarakat. Perubahan prilaku yang mengarah pada ketidakpedulian orang tua wali JPD. Terbatasnya sumber daya implementor pada satuan pendidikan menghendaki untuk mempermudah proses administratif kebijakan JPD.

Jaminan Pendidikan Daerah Policy (JPD) Yogyakarta City rolled out since 2007. This policy is intended to increase educational opportunities for regional residents and completion of compulsory education to 12 years. The absence of research on the implementation of the educational unit and some of the issues regarding the implementation of policies JPD, interesting to study. This study aims to determine how the implementation process JPD and know how the SNP as a guide educational policy can realize the goal of the JPD. With qualitative research methods and the use of evaluation model of Stufflebeam obtained a complete and in-depth data that helps researchers in analyzing the JPD policy. CIPP Model includes four aspects: context, input, process and product evaluation. The use of this model is chosen because of the wide range of previous research studies that have resulted in a comprehensive and adequate information weights. The study concluded that the implementation of the education policy unit rate JPD at high schools in the city of Yogyakarta has been going well. The data obtained showed 100% graduation rate performance, but still there are students not graduating because of other factors, such as moving house, work, and perform criminal acts. The use of SNP as the Policy Guidelines in the framework of the implementation of the education policy has been considered successful in supporting the realization of the goal JPD with appropriate competency standard SNP. This is indicated by the fulfillment of the minimum performance achievement indicators in the SNP. Data quality schools in meeting the SNP is very good with a mean score of 3.86 on the SKM program, PSB, and PBKL as well as the value of the mean score of 3.91 on the KTSP program, all of which use an assessment of the 8 indicators SNP. Other findings as well as feedback (policy improvement) is the public perception that considers errors that JPD is a guarantee of financing and guarantees entered public school with any grades boosted without any quota limit value (RTO). JPD is not appropriate financing and less time in the magnitude of the real figures for school development. JPD policy Targeng need attention to reduce the sense of injustice in the community. Changes in behavior that leads to indifference parent guardian JPD. Limited resources in the educational unit implementor wants to simplify the administrative process JPD policy

Kata Kunci : Evaluasi Implementasi, Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), Standar Nasional Pendidikan (SNP), CIPP