PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI AKESAHU KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA
FAUZIE, Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A.,Ph.D
2014 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & DaerahDi Kota Tidore Kepulauan sektor pariwisata kurang mendapat pengelolaan yang berarti. Pemerintah tidak memiliki kebijakan makro sebagai pedoman dalam pengembangan pariwisata. Namun sejak 2006 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memiliki inisiatif untuk mengelola sektor pariwisata termasuk objek wisata Pantai Akesahu melalui RIPPDA 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kebijakan pengelolaan objek wisata Kota Tidore Kepulauan dan Pantai Akesahu, dan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan pariwisata dilihat dari program pembangunan infrastruktur pendukung objek wisata Pantai Akesahu. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam, dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan infrastruktur objek wisata Pantai Akesahu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan sangat efektif dengan realisasi anggaran 100%. Pengelolaan infrastruktur objek wisata ini sangat efektif karena di Pantai Akesahu terbangun beberapa fasilitas fisik umum yaitu: (1) 1 jalur jalan aspal dan 1 trayek angkutan desa melalui Pantai Akesahu; (2) 2 pagar tembok keliling, 1 pintu gerbang loket masuk; (3) 1 benteng keliling dan 1 tangga permanen sumber air panas; (4) 1 area parkir motor dan mobil; (5) 8 gazebo; (6) 1 taman rekreasi lahan miring dan beberapa jalan dan fasilitas istirahat sepanjang pantai; dan (7) 1 tangki air, dan 4 toilet dan kamar ganti. Dari perspektif Pemerintah Daerah, pengelolaan infrastruktur objek wisata Pantai Akesahu sangat efektif dengan skor persepsi manfaat 84,06% (>75%). Dari perspektif masyarakat, pengelolaan infrastruktur ini efektif dengan skor persepsi manfaat 65,50% (51-75%). Dari perspektif pengunjung, pengelolaan infrastruktur ini efektif dengan skor persepsi manfaat 65,00% (51-75%). Namun, pengelolaan infrastruktur di objek wisata Pantai Akesahu masih dipandang tidak efektif oleh sebagian informan masyarakat dan pengunjung, karena di Pantai Akesahu belum ada fasilitas umum berupa kios permanen untuk jualan dan pengelolaan selama ini tidak melibatkan stakeholder lokal, sedangkan sebagian pengunjung berpendapat bahwa pengelolaan infrastruktur ini tidak efektif karena kurang terpadu (42,50%) dan objek wisata tidak dapat dibuka setiap hari dan objeknya monoton (45,00%), dan tidak mendorong pengunjung untuk datang berwisata kembali. Pengelolaan harian objek wisata juga hampir tidak ada akibat tidak ada kemitraan pengelolaan dengan sektor swasta. Kekurangefektivitasan pengelolaan infrastruktur ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (a) Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah; (b) Masih terbatasnya sarana akomodasi ; (c) Kurangnya kemitraan dalam pengelolaan objek wisata Pantai Akesahu; (d) Kurangnya produk wisata; (e) Kurangnya SDM pengelola harian; (f) Kurangnya pemasaran pariwisata; dan (g) Ketidaksesuaian harapan masyarakat dan pemerintah.
In Tidore Kepulauan Municipality, tourism sector is less managed in a significant manner. The local government has not a macro policy as a guideline in tourism development. However, since 2006 the Municipal Government of Tidore Kepulauan had initiative to manage tourism sector, including the tourism object of Akesahu beach through the 2008 Master Plan of Local Tourism Development. Therefore, the purposes of this study are to describe the policy of tourism object in Tidore Kepulauan Municipality in general and Akesahu Beach in particular, and to analyze the effectiveness of tourism management in view of infractructure development program in favor of the tourism object of Akesahu Beach. The study was conducted using a descriptive qualitative method. The data required in the study were primary data collected using observation and in-depth interview, and secondary data obtained by using a documentary technique. The data required were analyzed by a descriptive qualitative technique. Results of the study show that infrastructure management in the tourism object of Akesahu Beach by the Subdepartment of Culture and Tourism, Tidore Kepulauan Municipality was very effective with the budget realization of 100%. The infrastructure management of tourism object was very effective, which can be seen that in Akesahu Beach some public physical facilities were built, i.e.: (1) One asphalt road and one rural transportation traject through Akesahu Beach; (2) Two round walls and one ticket gate; (3) one round wall and one permanent stairs at the site of hot water source; (4) one parking area for motorcylcle and car; (5) eight gazebos; (6) one recreational park at slope land and some streets and rest facilities along the beach; and (7) one water tank, and four toilets and dressing room. From Local Government’s perspective, infrastructure management in the tourism object of Akesahu Beach was very effective with the benefit perception score of 84.06% (>75%); from community’s per spective, it was effective with with the benefit perception score of 65.50% (51-75%); from visitors’ perspective, it was effective with the benefit perception score of 65.00% (51-75%). However, infrastructure management in the tourism object of Akesahu Beach was seen as not effective by some local people and visitors, because in Akesahu Beach there were no public facilities such as kiosks for selling food and beverage and the management did not involve local stakeholder, while some visitors seen that the management was not effective because it was not integrated (42.50%) and the tourism object cannot be opened daily and monotonous (45.00%), thus not leading them to revisit it. There was no daily management of tourism object due to no partnership between public and private sectors. The ineffectiveness of such infrastructure management was influenced by several factors, i.e.: (a) lack of coordination among governmental instances; (b) limited accomodation facilities; (c) lack of private partnership in the management of the tourism object of Akesahu Beach; (d) lack of tourism product; (e) lack of daily operating human resources; (f) lack of tourism marketing; and (g) no match in expectation between community and government
Kata Kunci : Pengelolaan Infrastruktur, Objek Wisata, Pantai Akesahu