LEGAL PROTECTION OF WORK AGREEMENT LIMITED DURATION BETWEEN EMPLOYEE AND PT. SURVEYOR INDONESIA (PARTIES WHO HAVE SIGNED THE AGREEMENT) WHICH WAS PLACED IN PT. TOTAL E&P INDONESIE AND THE IDEAL ROLES OF CSR REGARDING TO POSITIVE REGULATION IN INDONESIA

Nomensen Freddy Siahaan, Dr. Ari Hernawan, S.H., M. Hum.

2014 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Kapasitas diantara Pemerintah, Karyawan, dan Pengusaha memiliki posisi tawar menawar yang tidak seimbang. Pihak Pengusaha umumnya memiliki posisi tawar menawar yang lebih dominan diantara kesemuanya, lalu diikuiti oleh Pemerintah, kemudian Karyawan. Seharusnya pihak Pemerintahlah yang harus mengendalikan dan membatasi ruang gerak dari Karyawan dan Pengusaha. Dalam dunia perbisnisan, Pihak Karyawanlah yang umumnya kurang mendapat perhatian karena hanya dijadikan sebagai faktor produksi oleh Pengusaha yang tidak peduli terhadap kesejahteraan mereka. Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi terhadap Sistem Ketenagakerjaan khususnya Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak di Perusahan Minyak dan Gas Bumi. Pertama-tama, Penulis ingin mengkritik dan menganalisa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Kemudian diikuti oleh analisa Perlindungan Hukum Preventif Karyawan Kontrak sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Konsep Ideal dari CSR dalam mengenai hal tersebut. Untuk Metodologi Penelitian yang telah digunakan dalam Penelitian ini adalah Kualitatif, yang merupakan bagian dari Metodologi Penelitian Hukum Normatif yang didasarkan pada Tinjauan Pustaka berkaitan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Sebagai data sekunder, Penulis menggunakan buku, jurnal ilmiah, koran, dan laporan penulisan. Kemudian, untuk data tersier, Penulis menggunakan referensi seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia-Inggris, dan sebaliknya, serta yang lainnya. Di akhir Penulisan Hukum ini, Penulis menyimpulkan bahwa: (1) Ada banyak kelemahan yang ditemukan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Semua kelemahan tersebut bertetangan dengan Hukum Positif di Indonesia. (2) Karyawan Kontrak tidak mendapat Perlindungan Hukum secara penuh terhadap diri mereka karena mereka tidak dapat mengakses hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh mereka beserta keluarganya. Penulis merekomendasikan bahwa pengawasan dari Pihak Pemerintah dan Peran dari CSR harus lebih diperkuat lagi.

The capacities among Government, Employer, and Employees have unequal bargaining position. The employer usually has greatest bargaining power among of them, followed by the Government, then the employees. But normally, the government should control and restrain the employer and employees. On business process, generally parties who are getting careless from our government are employees, because employees are used as a production factor only by employer who is not fully considered toward their welfare. This Legal Research aims to answer the issues related to Employment System especially toward Outsourcing Employee‘s Agreement in oil and gas company. Firstly, Author would like to know the critical or analyses toward Working Agreement for Specified Period. Then Preventive Protection toward Outsourcing Employees which was stated on Working Agreement for Specified Period and ideal roles of CRS to handle it. The research method which was used in this Legal Research was Qualitative Research Method, a kind of Normative Legal Research which was based on prescriptive library research concerning study of positive law. For the Primary Legal Materials, Author used references such as Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower, Legal protections of working, etc. And for Secondary Legal Material, Author uses books, journals, papers, newspapers, and report of legal writing. Then, for Tertiary Legal Materials, Author used references such as legal dictionary, dictionary Indonesian-English dictionary and vice versa, etc. In the end of Legal Research, Author concludes that: (1) there are some weaknesses that have found on Working Agreement for Specified Period. Those weaknesses have violated Positive Regulation in Indonesia. (2) outsourcing Employees do not get totally preventive protection toward themselves because they could not access the right and for their families. Author recommends that the supervision from Governmental Officer has to be strengthened up. Keyword: Work Agreement, Preventive Protection, Roles of CSR.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Perlidungan Preventif, dan Peranan CSR.