Peran NGO sebagai Kelompok Penekan di Pemerintahan Domestik EU dalam Kebijakan FLEGT-VPA EU

GEMILANG HAIFA KHAIRINISSA, Roehdi Mohan Nazala, MSA, MLit

2014 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini menganalisis peran dari NGO sebagai kelompok penekan di pemerintahan European Union (EU) dalam proses pembuatan kebijakan dari Forest Law Enforcement, Governance, and Trade - Voluntary Partnership Agreements (FLEGT-VPA). FLEGT-VPA adalah salah satu solusi yang disetujui oleh masyarakat internasional dalam Deklarasi Bali 2001 untuk memberantas peningkatan permasalahan illegal logging pada negara berkembang pemroduksi kayu yang berusaha untuk memenuhi permintaan kayu dalam perdagangan kayu internasional. EU sebagai salah satu aktor yang aktif dalam perdagangan kayu internasional, terutama sebagai importer, kemudian mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat internasional terkait kasus ini. Dengan besarnya angka dari grafik perdagangan kayu internasional yang dimiliki, EU kemudian secara resmi mengeluarkan action plan of FLEGT pada tahun 2003. Sebagai kelompok penekan, meskipun pemerintahan domestik EU telah memiliki kebijakan resmi untuk meningkatkan peran dari NGO, NGO - NGO masih memiliki keterbatasan dalam fungsi dan power mereka untuk dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dari EU. Apalagi EU memiliki jumlah negara anggota yang besar dengan bermacam tipe pemerintahan yang berbeda, dimana kondisi ini semakin mempersulit NGO untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dari EU. Kondisi ini kemudian membuat beberapa NGO seperti Greenpeace, FoF, Fern, dan WWF, mencoba untuk terlebih dahulu mempengaruhi masyarakat internasional sebelum kemudian kembali untuk mempengaruhi EU dengan adanya dukungan global collective action dari masyarakat internasional. Menggunakan jaringan transnational, NGO - NGO tersebut mencoba untuk menciptakan global collective action dengan mengadvokasi masyarakat internasional.

This research analyze the role of NGO as pressure group in European Union (EU) governance in the EU’s policy making process of Forest Law Enforcement, Governance and Trade - Voluntary Partnership Agreements (FLEGT-VPA). FLEGT-VPA is one of solution that agreed by international society in Bali Declaration 2001 to combat illegal logging issues that increased in developing country that produced timber to fulfill the demand of international timber trade. EU as one of active players, especially as an importer, in international timber trade then certainly has international society’s eyes on them. With his big number of international timber trade’s graph, EU then officially made an action plan of FLEGT in 2003. As a pressure group, even in EU’s governance that already has a legal policy to increase the role of NGOs, NGOs still has a limitation function and power in order to penetrate EU’s policy making process. Moreover, EU has many state members that have a heterogeneous style of governance that make it harder for NGOs to penetrate. This situation then make some of NGOs like Greenpeace, FoE, Fern, and WWF, try to do a way around by influence international society first, then try to penetrate EU with a global collective action by international society. Using their transnational network around the world, they try to make a global collective action by advocating international society.

Kata Kunci : NGO, pressure group, EU’s governance, FLEGT-VPA, international timber trade, illegal logging, transnational network, transnational advocacy, global collective action