Kontradiksi Implementasi Pemberdayaan KAKB (Keluarga Asuh Keluarga Binangun) Komunitas Waria (Studi Implementasi Komunitas Waria Kulon Progo di Kec. Wates, Kab. Kulon Progo)

MUTIARA ILMA ISLAMI, Dra. Agnes Sunartiningsih, MS.

2014 | Skripsi | ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI)

KAKB (Keluarga Asuh Keluarga Binangun) adalah salah satu formulasi jawaban yang diciptakan oleh pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Tujuan program ini tidak akan tercapai, jika tanpa partisipasi aktif kelompok sasaran. Program KAKB ini menyentuh hingga komunitas waria yang sering kali terabaikan dari jaring pengaman sosial lainnya. Pemberdayaan ini tidak secara total menghilangkan kegiatan para waria untuk “turun ke jalan”sebagai pengamen. Berkaitan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengapa masih ada waria yang “turun ke jalan” sebagai pengamen di tengah Pemberdayaan KAKB Komunitas Waria. Untuk menganalisa kasus ini, peneliti menggunakan teori evaluasi Stake dan teori implementasi Grindle, dimana implementasi dipengaruhi oleh policy content dan policy context. Penelitian ini dilakukan di Kec. Wates, Kab. Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi pendekatan kualitatif-studi kasus. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Adapun pengambilan informan menggunakan purposive dan snowball , informan dalam penelitian ini yakni 5 anggota KAKB Komunitas Waria dan trianggulasi kepada pihak pengurus PKBI (selaku fasilitator pemberdayaaan), pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo, Tim Pembina Posdaya Kulon Progo, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana, sebagai penyelenggara program, serta Komunitas waria lainnya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pusataka. Hasil penelitiann ini menunjukkan kegagalan perubahan sikap untuk berhenti mengamen waria pemberdayaan KAKB Komunitas waria ini terletak pada policy content dan policy context. 1) Policy cotext menunjukkan keempat (PKBI Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Bank Mandiri, dan Posdaya) stakeholder dalam proses pemberdayaan memiliki kepentingan masing-masing. Pemberdayaan KAKB Komunitas Waria lebih mendekati konsep “charity” tanpa proses pengembangan kapasitas dan kesadaran kritis. 2) Rendahnya rasa kepemilikan waria terhadap pemberdayaan KAKB ini disebabkan oleh identifikasi parsial dalam pengambilan keputusan pemerintah (policy content). Identifikasi parsial ini berdampak pada kegagalan perubahan perilaku waria. 3) Rapuhnya komitmen fasilitator dan pendamping. Mereka terlihat angkat tangan setelah penyaluran dana. Desain evaluasi hanya di atas kertas dan kerangka kerja multi-stakeholder SKPD Kulon Progo menjadi alasan untuk saling lempar tanggung jawab. Komunitas Waria dianggap telah berdaya setelah mendapat uang. Karakteristik lembaga yang merupakan salah satu lingkungan yang berpengaruh terhadap kegagalan implementasi (Grindle, 1980 hh.13- 14). Kebijakan pemberdayaan harus diikuti nilai pemberdayaan dalam proses implementasi. Seluruh stakeholder terkait hendaknya memegang komitmen hingga akhir untuk mendorong proses pemberdayaan, memberikan ruang bagi waria untuk melakukan identifikasi masalahnya. Melakuakan kesadaran kritis dan peningkatan kapasitas kepada waria. Kerjasama antar sektor ditataran pemerintah harus dilandasi tanggung jawab dan kewajiban yang jelas sehingga tidak saling lempar tangggung-jawab melainkan sinergitas.

KAKB (Keluarga Asuh Keluarga Binangun) is one of the answers formulation created by government Kulon Progo, to reduce the poverty. The purpose of this program will not be achieved without the active participation of the target group. KAKB program touches to the transgender community that often overlooked on other social safety nets. Empowerment is not totally eliminate the activities of transvestites to \\"take to the streets\\" as a musician. Besides, this study aims to find out, why they are still \\"take to the streets\\" as a musician in the community Transgender Empowerment KAKB. To analyze this case, the researcher uses the theory evaluation and implementation Stake Grindle, which is affected by the implementation of policy content and policy context. This research is conducted in Wates, Kab. Kulon Progo. This study uses an evaluation case study. The data collected are primary and secondary data. The retrieval using purposive and snowball methods, informants in this study include 5 members of KAKB Transgender Community and triangulate to the PKBI board (as the facilitator of empowerment), the Department of Cooperatives and UMKM Kulon Progo, Kulon Progo Posdaya Team coach, and the Agency for Community Empowerment Village Government and Family Planning, as an organizer of the program, as well as other transgender community. Data collection techniques are using observation, interviews, documentation, and book studies. The results of this research indicate a failure to change the attitude of empowerment KAKB stop singing transvestite transsexual community is located on the policy content and policy context. 1) Policy cotext shows four (PKBI Kulon Progo, Kulon Progo Regency Government, Bank Mandiri, and Posdaya) stakeholders in the processes have their individual interests. Transgender Community Empowerment close to KAKB concept of \\"charity\\" without the capacity development process and critical awareness. 2) The low sense of ownership towards the empowerment KAKB transvestite is caused by partial identification in government decision withdrawal (policy content). This resulted in the identification of a partial failure of transgender behavior change. 3) The fragility of commitment facilitator and companion. They look up in arms after the disbursement of funds. Evaluation design only on paper and multi-stakeholder framework on education Kulon Progo be a reason for throwing responsibility. Transgender community is considered to have empowered after receiving the money. Characteristics of institutions that is one of the spheres of influence of the failure of implementation (Grindle, 1980 hh.13-14).

Kata Kunci : KAKB (Keluarga Asuh Keluarga Binangun, Implementasi, Pemberdayaan, Komunitas Waria.