PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI PASAR TRADISIONAL DI KOTA YOGYAKARTA
HUSSEINI IRNAWATI, Dwi Haryati, SH., MH.
2014 | Skripsi | ILMU HUKUMPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Pasar Tradisional yang dianalisis secara menyeluruh dalam kaitannya dengan eksistensi Pasar Tradisional di Kota Yogyakarta. Penelitian tentang eksistensi Pasar Tradisional sangat penting mengingat banyaknya toko modern yang berdiri di Kota Yogyakarta serta budaya masyarakat Kota Yogyakarta yang beragam antara penduduk lokal yang memegang teguh tradisi dan kearifan lokal dengan para pendatang serta wisatawan yang bersifat modern. Seiring dengan arus modernitas yang terjadi dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi Pasar Tradisional yang merupakan tempat bernaung ribuan orang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat empiris. Analisis hasil penelitian dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelusuran bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder dan wawancara yang bersifat terbuka untuk memperoleh data primer. Data sekunder yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, jurnal, dan dokumen resmi pada Dinas terkait, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data primer diperoleh dari wawancara terbuka yang dilakukan dengan stakeholder yang terlibat dalam sistem Pasar Tradisional yaitu aparat pemerintah yang direpresentasikan oleh 4 (empat) Dinas Daerah dan 1 (satu) Lembaga Teknis Daerah yang terkait dengan Pengelolaan Pasar Tradisional, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan), Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD), serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Wawancara juga dilakukan dengan pedagang Pasar Tradisional, serta pengunjung Pasar Tradisional sebagai responden. Selain itu, dilakukan pula wawancara dengan narasumber yang terdiri dari Ketua Forum Silaturrahmi Paguyuban Pedagang Pasar (FSP3Y) Kota Yogyakarta, Ketua DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Yogyakarta, serta dengan peneliti dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) UGM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua instansi Pemerintahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini memiliki peranan dalam pengelolaan Pasar Tradisional secara langsung dalam rangka mempertahankan eksistensi Pasar Tradisional yang ada. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bappeda memiliki peranan sebagai perencana kebijakan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD, serta berupaya mengatur pasar modern sebagai pesaingnya, Dinlopas memiliki peranan dalam pengelolaan Pasar Tradisional yang meliputi pengelolaan bangunan dan Kawasan Pasar, kebersihan, dan keamanan Pasar, serta sebagai pembina pedagang Pasar. Disperindagkoptan memilki peranan dalam aspek perdagangan yang meliputi pengawasan usaha dengan melakukan pemantauan harga, pengawasan kualitas barang dagangan, serta standarisasi timbangan, serta peranan dalam pengembangan Koperasi sebagai salah satu sumber permodalan pedagang. DBGAD memiliki peranan dalam pembangunan bangunan dan fasilitas Pasar, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peranan yang bersifat residual yaitu dalam hal promosi Pasar. Tiap-tiap instansi tersebut memiliki kendala dalam melaksanakan peranan dalam rangka mempertahankan eksistensi Pasar Tradisional. Namun, belum semua instansi telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Namun demikian, secara umum Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang direpresentasikan oleh kelima instansi tersebut telah berhasil mempertahankan eksistensi Pasar Tradisional di Kota Yogyakarta. Akan tetapi, untuk pasar tradisional lain seperti warung dan toko kelontong, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta masih belum memiliki peranan yang signifikan untuk melindungi eksistensinya.
This study aims to determine the role of Local Government of Yogyakarta City in Traditional Market management that analyzed thoroughly in relation to the existence of the Traditional Market in Yogyakarta. This study is an empirical legal research that analyzed with descriptive qualitative approach. This study use literature and interviews methods to obtain the data. The interview conducted with stakeholders involved in a Traditional Market system consisting of Government Officials which were represented by 5 (five) institution i.e.: the Regional Development Planning Board, Traditional Market Management Office, Department of Industry, Trade, and Agriculture, Department of Building and Regional Asset, and the Department of Tourism and Culture. Interviews were also conducted with the Traditional Market traders as well as visitors at Traditional Market and expert resources. The result of this study shows that the Local Government of Yogyakarta City represented by 5 (five) institutions have roles as follows: the Regional Development Planning Board have roles as the policy planners and regulates the modern market, Traditional Market Management Office have roles in the management of Traditional Market, Department of Industry, Trade, and Agriculture have roles in the trade aspects, Department of Building and Regional Asset have a role in the construction of the buildings and the facilities, and the Department of Tourism and Culture has a residual role in the promotion. Every institution has obstacles in implementing the role in order to maintain the existence of the Traditional Market. However, not all agencies have made efforts to overcome these obstacles. But in general, the Local Government of Yogyakarta City has managed to maintain the existence of the Traditional Market in Yogyakarta City. However, for other traditional markets such as stalls and private grocery stores, the Local Government of Yogyakarta City still not has a significant role to protect its existence yet.
Kata Kunci : Pasar Tradisional, pengelolaan, eksistensi