IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN TEPI/SEMPADAN SUNGAI DI JEPARA DARI TAHUN 2002 – 2009 (STUDI KASUS PENGELOLAAN KAWASAN TEPI/SEMPADAN KALI WISO DAN KALI KANAL)

YOGA PUTRA P., Nur Azizah, S.IP, M.Sc

2014 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Memperbincangkan historiografi peradaban manusia, maka kita memperbincangkan pula perkembangan kota dan sungai. Keduanya saling berkorelasi, serta mempunyai andil yang cukup besar dalam sejarah peradaban manusia. Dulu, kota-kota di jaman prasejarah berkembang di kawasan-kawasan subur atau pinggiran air, seperti danau maupun sungai. Kala itu, sungai dimanfaatkan manusia untuk menunjang keperluan transportasi, pertanian, dan pertahanan. Ketika Nusantara berada dalam bayang-bayang imperialisme bangsa Eropa, sungai dan kawasan tepinya mempunyai peran yang cukup strategis dalam tata ruang perkotaan, yakni sebagai fungsi perdagangan dan pertahanan. Runtuhnya imperialisme bangsa Eropa di Nusantara pada pertengahan abad ke-20, menjadi fase baru pola relasi sungai dengan perkembangan kota. Sungai dan kawasan tepiannya, tidak cukup strategis dalam tata ruang perkotaan di Indonesia. Terjadi kemunduran pola relasi diantara keduanya yang menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma berfikir masyarakat, dari yang memandang sungai sebagai serambi depan menjadi sungai sebagai berada belakang. Beranjak dari paparan diatas, penulis berkeinginan mengetahui sejauhmana tingkat efektifitas kebijakan pengelolaan kawasan tepi sungai di Jepara, khususnya di level implementasi kebijakan. Menurut hemat penulis, tidak banyak kabupaten/kota di Indonesia yang kebijakan publiknya berorientasi pada sungai. Kebijakan publik ini dapat disebut sebagai kebijakan ekologis/berwawasan lingkungan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan implementasi kebijakan model Merilee Grindle sebagai teori dasar. Menurut Grindle, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh derajat dari level implementasi tersebut, yang terdiri dari “content of policy” dan “context of implementation”. “Content of policy” merujuk pada substansi yang terkandung di dalam kebijakan publik, sedangkan “context of implementation” merupakan representasi dari lingkungan di mana kebijakan publik itu akan berlangsung. Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi kasus (penelitian kualitatif). Studi kasus merupakan pendekatan penelitian terhadap satu kasus yang dilakukan secara intensif dan mendalam. Ditinjau dari “content of policy”, peran pemerintah dalam kedua kebijakan publik tersebut cukup dominan. Ini terlihat dari letak pengambilan keputusan, pelaksana program, maupun dan sumberdaya yang digunakan; kesemuanya berada di tangan pemerintah. Di samping itu, di dalam kedua skope implementasi kebijakan diatas terjadi segregasi kepentingan antara pemerintah sebagai subyek dari kebijakan dengan warga yang terpapar implementasi kebijakan (obyek dari kebijakan), namun dengan kadar segregasi yang berbeda-beda. Dengan adanya upaya persuasif pemerintah, serta dibantu dengan peran beberapa aktor di lapangan, segregasi kepentingan ini dapat diminimalkan. Poin terakhir yang tidak kalah penting dari penelaahan “content of policy” pada kedua kebijakan publik diatas adalah kesamaan “setting” keadaan yang melatarbelakangi kebijakan serta tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan ini, namun berbeda cara menata dan mengelolanya. Dilihat dari “context of implementation”, ketiga indikator Grindle yang terdapat dalam dimensi ini, dikuasai dengan baik oleh pemerintah sehingga berbagai hambatan di level implementasi kebijakan dari dimensi konteks dapat diminimalkan. Pemerintah sebagai pelaksana program mempunyai posisi tawar yang cukup tinggi dibandingkan dengan kelompok kepentingan di level implementasi kebijakan ini, terutama pada aspek legal formal dan pola relasi kuasa. Jadi, secara keseluruhan implementasi kebijakan publik ini dapat dikatakan berhasil. Dan secara tidak disengaja pula, implementasi kebijakan publik ini mencirikan konsep “waterfront city development”, yaitu sebuah proses (dari hasil) pembangunan yang mempunyai kontak visual dan fisik dengan air.

Discuss historiography of human civilization, then we also discuss the development of the city and river. The two are correlated, as well as having a big influence in the history of human civilization. In the past, cities in developing prehistory in fertile areas or outskirts of water, such as lakes and rivers. At that time, human uses of the river to support the purposes of transportation, agriculture, and defense. When archipelago located in the shadow of European imperialism, the edge of the river and the region has a strategic role in the governance of urban space, like as a function of trade and defense. The collapse of European imperialism in the archipelago in the mid-20th century, into a new phase of the relationship pattern of the river with the city development. The river and riverside/riverbank area, not strategic enough in spatial urban of Indonesia. Setback relationship pattern between the two which led to a paradigm shift in thinking society, from the view of the river as the front porch into the river as being behind. Moving on from exposure to the above, the author wishes to know what degree of effectiveness of the riverside/riverbank area management policies in Jepara region, especially at the level of policy implementation. According to the author, not many districts/cities in Indonesia that public policy oriented towards the river. This public policy can be referred to as ecological policy/environmental. In this study, the author used a model of policy implementation from Merilee Grindle as the basic theory. According to Grindle, the success of the implementation of public policy is determined by the degree of the implementation level, which consists of the \\"content of policy\\" and \\"context of implementation\\". \\"Content of policy\\" refers to a substance that is contained in public policy, while the \\"context of implementation\\" is a representation of the public policy environment in which it will take place. The methodology used in this research is a case study (qualitative research). A case study approach to a case study conducted in an intensive and in-depth. Judging from the \\"content of policy\\", the role of government in both public policy is quite dominant. This is seen from the location of decision-making, program implementers, and resources used; all of which are in the hands of the government. In addition, in both the scope of the implementation of policies on segregation occurs between the interests of the government as the subject of a policy with citizens who are exposed to implementation of the policy (the object of the policy), but the levels of different segregation. With the persuasive efforts of the government, as well as assisted with the role of several actors in the field, this interest can be minimized segregation. The last point is no less important than the study of the“content of policy” on both public policy above is the same setting the circumstances underlying the policies and objectives of this policy, but different ways to organize and manage it. Judging from the \\"context of implementation\\", the third indicator from Grindle contained in this dimension, controlled by the government so that the barriers at the level of policy implementation context dimensions can be minimized. Government as the program managers have bargaining power is high enough compared with the level of interest groups in the implementation of this policy, especially in the formal legal aspects and patterns of power relations. So, overall implementation of public policy can be said to be successful. And it is not accidental anyway, public policy implementation characterizes the concept of \\"waterfront city development\\", which is a process (of results) development that has visual and physical contact with the water.

Kata Kunci : “Content of Policy”, “Context of Implementation”, “Waterfront City Developmen